Jakarta: Sinyal PDI Perjuangan (PDIP) bergabung dengan koalisi pemerintah Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka disebut kuat. Apalagi Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tak pernah ada masalah dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi, kalau ada komitmen bertemu dan membangun koalisi, itu mungkin. Apalagi waktu terpilih, Prabowo menyatakan ingin mengajak semua elemen masyarakat," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Selasa, 24 September 2024.
Namun, Ujang menggarisbawahi, jika memang PDIP bergabung, maka kader-kader kritis yang kerap menyerang Prabowo-Gibran, harus ditertibkan. Menurut dia, konsekuensi bergabung adalah mengikuti rancang bangun pemerintah atau kerja-kerja Prabowo-Gibran ke depan.
"Ketika ada banyak kader tidak tertib, itu bukan hanya merugikan PDIP, tapi juga Prabowo-Gibran," kata Ujang.
Ujang melanjutkan, PDIP harus menegur kadernya jika masih bandel melontarkan kritik. Bisa dengan mekanisme dipanggil atau diingatkan.
"Jangan mengkritik karena sudah ada dalam koalisi. Masa jeruk makan jeruk. Masa berkoalisi tapi mengkritisi. Masa tinggal di rumah justru membakar rumah itu," kata dia.
Pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, juga menyatakan PDIP punya kans kuat bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini dilihat dari kedekatan antara Prabowo dan Megawati.
"Keduanya memungkinkan akan bertemu membicarakan koalisi. Tapi, tidak dilakukan sebelum pelantikan karena menunggu lengsernya Jokowi. Ini adalah kepatutan politik," kata Selamat.
Terkait penertiban kader yang masih kritis, Selamat melihat PDIP akan mencoba berdiplomasi. Dia melihat akan ada dua sisi dari PDIP yang memainkan peran masing-masing. Baik itu sebagai pengkritisi maupun pendukung.
"PDIP pasti akan menghitung sejauh mana untuk tetap menjaga soliditas partainya. Dengan adanya peran kader yang kritis maupun yang tidak, memperlihatkan PDIP sedang memainkan perannya," kata dia.
Jakarta: Sinyal
PDI Perjuangan (PDIP) bergabung dengan koalisi pemerintah Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka disebut kuat. Apalagi Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tak pernah ada masalah dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi, kalau ada komitmen bertemu dan membangun koalisi, itu mungkin. Apalagi waktu terpilih, Prabowo menyatakan ingin mengajak semua elemen masyarakat," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Selasa, 24 September 2024.
Namun, Ujang menggarisbawahi, jika memang PDIP bergabung, maka kader-kader kritis yang kerap menyerang Prabowo-Gibran, harus ditertibkan. Menurut dia, konsekuensi bergabung adalah mengikuti rancang bangun pemerintah atau kerja-kerja Prabowo-Gibran ke depan.
"Ketika ada banyak kader tidak tertib, itu bukan hanya merugikan PDIP, tapi juga Prabowo-Gibran," kata Ujang.
Ujang melanjutkan, PDIP harus menegur kadernya jika masih bandel melontarkan kritik. Bisa dengan mekanisme dipanggil atau diingatkan.
"Jangan mengkritik karena sudah ada dalam koalisi. Masa jeruk makan jeruk. Masa berkoalisi tapi mengkritisi. Masa tinggal di rumah justru membakar rumah itu," kata dia.
Pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, juga menyatakan PDIP punya kans kuat bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini dilihat dari kedekatan antara Prabowo dan Megawati.
"Keduanya memungkinkan akan bertemu membicarakan koalisi. Tapi, tidak dilakukan sebelum pelantikan karena menunggu lengsernya Jokowi. Ini adalah kepatutan politik," kata Selamat.
Terkait penertiban kader yang masih kritis, Selamat melihat PDIP akan mencoba berdiplomasi. Dia melihat akan ada dua sisi dari PDIP yang memainkan peran masing-masing. Baik itu sebagai pengkritisi maupun pendukung.
"PDIP pasti akan menghitung sejauh mana untuk tetap menjaga soliditas partainya. Dengan adanya peran kader yang kritis maupun yang tidak, memperlihatkan PDIP sedang memainkan perannya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
