Biaya Politik Tinggi di Pilkada 2024, PDIP: Menyedihkan Sistem Demokrasi Kita
Ilustrasi pemilu. Medcom.id
Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti tingginya biaya politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kondisi ini dinilai membuat banyak calon tunggal yang muncul di berbagai daerah.
"Sangat disayangkan memang dan menyedihkan sistem demokrasi kita ini. Sesungguhnya memang bisa dibilang biaya (politik) kita mahal," kata juru bicara PDIP Chico Hakim saat dihubungi, Jumat, 6 September 2024.
Chico mengatakan kebiasaan pasangan calon kepala daerah melakukan money politic juga memperparah tingginya biaya politik di pilkada. Menurut dia, ini masih sulit dihilangkan karena proses penegakan hukum terhadap prilaku culas itu terkesan tebang pilih.
"Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara bekerja tidak maksimal untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini dan inilah yang membuat biaya politik semakin mahal," ujar Chico.
Chico berharap kebiasaan money politic dapat ditekan dengan penegakan hukum dan aturan yang ketat. Sehingga, biaya yang mahal dalam kontestasi politik tak lagi terjadi.
Selain itu, ambang batas dari dukungan partai politik (parpol) bisa dimaksimalkan lagi guna mendorong partai politik untuk mengusung para kadernya.
"Harapan ke depannya tidak ada lagi seperti biaya yang mahal atau adanya calon tunggal, semoga ambang batas dari dukungan parpol itu juga bisa diletakkan pada batasan paling tinggi, sehingga hal itu dapat memaksa partai politik untuk bisa memasangkan kader-kadernya untuk maju," tutur dia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan banyaknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 karena biaya untuk menjadi kepala daerah sangat tinggi. Bahkan, biaya politik untuk tingkat kota/kabupaten sudah ada yang tembus hingga Rp1 triliun.
"Pada Pilkada tahun 2020 ada yang menghabiskan biaya politik hingga Rp1 triliun, dan itu masih di tingkat kota/kabupaten," kata Aditya, Kamis, 5 September 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Sangat disayangkan memang dan menyedihkan sistem demokrasi kita ini. Sesungguhnya memang bisa dibilang biaya (politik) kita mahal," kata juru bicara PDIP Chico Hakim saat dihubungi, Jumat, 6 September 2024.
Chico mengatakan kebiasaan pasangan calon kepala daerah melakukan money politic juga memperparah tingginya biaya politik di pilkada. Menurut dia, ini masih sulit dihilangkan karena proses penegakan hukum terhadap prilaku culas itu terkesan tebang pilih.
"Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara bekerja tidak maksimal untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini dan inilah yang membuat biaya politik semakin mahal," ujar Chico.
Chico berharap kebiasaan money politic dapat ditekan dengan penegakan hukum dan aturan yang ketat. Sehingga, biaya yang mahal dalam kontestasi politik tak lagi terjadi.
Selain itu, ambang batas dari dukungan partai politik (parpol) bisa dimaksimalkan lagi guna mendorong partai politik untuk mengusung para kadernya.
"Harapan ke depannya tidak ada lagi seperti biaya yang mahal atau adanya calon tunggal, semoga ambang batas dari dukungan parpol itu juga bisa diletakkan pada batasan paling tinggi, sehingga hal itu dapat memaksa partai politik untuk bisa memasangkan kader-kadernya untuk maju," tutur dia.
Baca Juga:
41 Daerah Dipastikan akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada 2024 |
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan banyaknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 karena biaya untuk menjadi kepala daerah sangat tinggi. Bahkan, biaya politik untuk tingkat kota/kabupaten sudah ada yang tembus hingga Rp1 triliun.
"Pada Pilkada tahun 2020 ada yang menghabiskan biaya politik hingga Rp1 triliun, dan itu masih di tingkat kota/kabupaten," kata Aditya, Kamis, 5 September 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
