Jakarta: Rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli jet tempur Eurofighter Typhoon disoal. Sebab berpotensi menyalahi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menyebut regulasi itu mewajibkan penggunaan alat pertahanan produksi dalam negeri. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan apabila industri pertahanan domestik belum dalam dapat memenuhi keinginan dari TNI.
Industri pertahanan bersama TNI harus mengusulkan terlebih dahulu ke Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). "Pemutus apakah boleh dan tidak boleh beli dari luar negeri itu adalah hak KKIP dengan pimpinan Presiden Joko Widodo," ujar Hasanuddin dalam diskusi virtual, Senin, 27 Juli 2020.
Baca: Pembelian Alutsista Rp28,8 Triliun Dinilai Masih Kurang
Selain itu, mekanisme untuk membeli produk luar negeri harus dilakukan secara langsung antara pemerintah dengan pemerintah atau dengan pabrik. Sedangkan rencana pembelian pesawat Typhoon dilakukan bersama Austria. Negara tersebut sebagai pengguna, bukan produsen.
"Kita membeli dari pengguna. Harusnya g to g dan pabrikan. Jadi sudah tertutup lah kemungkinan (pembelian pesawat Typhoon)," jelasnya.
Prabowo berencana membeli pesawat tempur buatan konsorsium Eropa, Eurofighter Typhoon. Jet tempur jenis delta wing itu dioperasikan oleh Angkatan Udara Austria.
Prabowo bahkan sudah mengajukan proposal pembelian ke pemerintah Austria. Foto dokumen pengajuan diunggah oleh kantor berita Kronen Zeitung.
Dalam surat bernomor 60/M/VII/2020 bertanggal 10 Juli 2020 itu, Kemenhan mengajukan pembelian 15 unit Eurofighter Typhoon. Pembelian dilakukan untuk memodernisasi alutsista TNI AU.
Jakarta: Rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli jet tempur Eurofighter Typhoon disoal. Sebab berpotensi menyalahi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menyebut regulasi itu mewajibkan penggunaan alat pertahanan produksi dalam negeri. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan apabila industri pertahanan domestik belum dalam dapat memenuhi keinginan dari TNI.
Industri pertahanan bersama TNI harus mengusulkan terlebih dahulu ke Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). "Pemutus apakah boleh dan tidak boleh beli dari luar negeri itu adalah hak KKIP dengan pimpinan Presiden Joko Widodo," ujar Hasanuddin dalam diskusi virtual, Senin, 27 Juli 2020.
Baca: Pembelian Alutsista Rp28,8 Triliun Dinilai Masih Kurang
Selain itu, mekanisme untuk membeli produk luar negeri harus dilakukan secara langsung antara pemerintah dengan pemerintah atau dengan pabrik. Sedangkan rencana pembelian pesawat Typhoon dilakukan bersama Austria. Negara tersebut sebagai pengguna, bukan produsen.
"Kita membeli dari pengguna. Harusnya g to g dan pabrikan. Jadi sudah tertutup lah kemungkinan (pembelian pesawat Typhoon)," jelasnya.
Prabowo berencana membeli pesawat tempur buatan konsorsium Eropa, Eurofighter Typhoon. Jet tempur jenis delta wing itu dioperasikan oleh Angkatan Udara Austria.
Prabowo bahkan sudah mengajukan proposal pembelian ke pemerintah Austria. Foto dokumen pengajuan diunggah oleh kantor berita Kronen Zeitung.
Dalam surat bernomor 60/M/VII/2020 bertanggal 10 Juli 2020 itu, Kemenhan mengajukan pembelian 15 unit Eurofighter Typhoon. Pembelian dilakukan untuk memodernisasi alutsista TNI AU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
