Pembelian Alutsista Rp28,8 Triliun Dinilai Masih Kurang

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Bobby Adityo Rizaldi menilai rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp28,8 triliun masih kurang. Pasalnya, alutsista Indonesia tertinggal 10 tahun. "Dalam regional ASEAN, dibanding Malaysia dan Singapura. Idealnya sebesar 1,5 persen dari produk dometik bruto (PDB) sedangkan saat ini nilai (Rp28,8 triliun) itu nyaris hanya sampai 0,8 persen PDB," ujar Bobby kepada Medcom.id, Kamis, 9 Juli 2020. Bobby menyakini dua kali dari anggaran tersebut juga belum mampu mengembalikan supermasi kawasan militer. Apalagi, jumlah tentara juga masih jauh dari ideal dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia. Kendati demikian, ia menyadari terdapat keterbatasan kemampuan keuangan negara di tengah pandemi covid-19. Meski, Kemenhan memiliki anggaran paling besar dalam rencana kerja pemeritah (RKP) 2021 senilai Rp129,3 triliun. "Komisi I dan Kementerian Pertahanan berusaha agar militer bisa mencapai kemampuan terbaiknya dengan memprioritaskan sistem alutsista tertentu," beber dia. (Baca: Jokowi Sentil Prabowo Hingga Terawan) Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengizinkan potensi penjualan delapan unit pesawat MV-22 Block C Osprey dan sejumlah peralatan militer lainnya ke Pemerintah Indonesia. Total nilai penjualan diperkirakan mencapai USD2 miliar atau setara Rp28,8 triliun. "Pemerintah Indonesia telah melayangkan permintaan untuk membeli delapan unit pesawat MV-22 Block C Osprey," tulis keterangan di Defense Security Cooperation Agency tertanggal 6 Juli 2020.   Kemenlu AS menyebut rencana penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri Washington memperkuat keamanan salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik, yakni Indonesia. Delapan pesawat MV-22 Block C Osprey dan sejumlah perangkat lainnya diyakini dapat meningkatkan kemampuan Indonesia menjalankan operasi kemanusiaan dan penanganan bencana. AS menilai Indonesia tidak akan mengalami kesulitan berarti memasukkan delapan unit MV-22 Block C Osprey ke jajaran militer. Namun, rencana itu disentil Presiden Joko Widodo. Kepala Negara memerintahkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memanfaatkan produk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL.   "Beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi dalam video rapat terbatas Selasa, 7 Juli 2020 yang diunggah Rabu malam, 8 Juli 2020.