Ilustrasi uang. MI/Ramdani
Ilustrasi uang. MI/Ramdani

Kementerian/Lembaga Tak Boleh Lagi Gunakan Rekening Pribadi

Nasional BPK kementerian lembaga
Anggi Tondi Martaon • 24 Juli 2020 18:42
Jakarta: Pengawasan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus diawasi ketat. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019 tidak boleh terulang.
 
"Mengawal tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang dilakukan Kementerian Keuangan maupun kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan tidak terulangnya temuan yang sama pada LKPP tahun anggaran selanjutnya," kata anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin kepada Medcom.id, Jumat, 24 Juli 2020.
 
Kementerian/lembaga juga diminta mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, pengelolaan kas bisa dilakukan secara akuntabel dan transparan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Golkar itu menegaskan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan APBN menyalahi aturan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN. 
 
(Baca: Penggunaan Rekening Pribadi dalam Pengelolaan Keuangan Negara Berisiko)
 
Aturan melarang bendahara menyimpan uang yang dikelola dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi. Baik melalui rekening pribadi di bank umum atau kantor pos. 
 
"Bendahara justru wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum yang telah mendapat persetujuan kuasa BUN (Bendahara Umum Negara)," ujar dia.
 
BPK menemukan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan APBN dalam LHP atas LKPP 2019. Total anggaran yang dikelola melalui rekening pribadi Rp71,78 miliar dan dilakukan lima kementerian/lembaga.
 
Kelima kementerian/lembaga itu yakni Kementerian Pertahanan (Rp48,12 miliar), Kementerian Agama (Rp20,71 miliar), dan Badan Pengawas Pemilu (Rp2,93 miliar). Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Namun, tidak dijelaskan secara rinci jumlah anggaran yang digunakan oleh kedua lembaga atau badan tersebut.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif