Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Penggunaan Rekening Pribadi dalam Pengelolaan Keuangan Negara Berisiko

Ekonomi BPK kementerian lembaga
Husen Miftahudin • 21 Juli 2020 20:41
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengingatkan risiko terhadap penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan kementerian/lembaga (k/l). Bila tidak hati-hati, bukan tidak mungkin skema tersebut disalahgunakan dan menimbulkan kerugian negara.
 
"Risikonya kalau tidak ada izin dari Kemenkeu takutnya disalahgunakan," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto dalam Media Workshop LHP atas LKPP Tahun 2019, Selasa, 21 Juli 2020.
 
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) misalnya, BPK menemukan adanya penggunaan rekening pribadi atas pengelolaan keuangan negara sebanyak Rp48,12 miliar. Penempatan dana di rekening pribadi tersebut belum dilaporkan dan atau belum mendapat izin dari Menteri Keuangan (Menkeu).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hendra menjelaskan, penggunaan rekening pribadi ini disebabkan karena persoalan administrasi dan prosedural. Sebab proses pembuatan rekening pada kasus ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
 
Misalnya atase harus melapor kepada panglima, lalu panglima berkoordinasi dengan Kemenhan, lalu Kemenhan berkoordinasi dengan Kemenkeu. Di sisi lain, ada kegiatan yang sudah harus berjalan.
 
"Sehingga dilakukan (penggunaan rekening pribadi) dan kegiatannya dilaporkan, sisanya kemudian dikembalikan. Jadi diperlihatkan kepada kami seperti itu," ungkap Hendra.
 
Terkait hal ini, BPK akan meminta Kemenkeu dan Kemenhan untuk menyelesaikan masalah ini. "Kami akan memantau tindak lanjut Kemenhan posisi terakhirnya bagaimana. Kami minta Kemenkeu dan Kemenhan duduk bersama, bagaimana membuat masalah ini jadi legal rekeningnya di sana," ucapnya.
 
Menurut catatan BPK, nilai penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenhan merupakan yang paling besar di antara lima kementerian/lembaga lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 62 rekening bank di lingkungan Kemenhan dan TNI yang belum dilaporkan dan belum mendapatkan izin Menkeu.
 
Selain Kemenhan, BPK juga menemukan skema serupa di Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Total temuannya sebanyak Rp71,78 miliar.
 
Di Kemenag, dana negara yang mengalir ke rekening pribadi mencapai sebanyak Rp20,71 miliar. Duit tersebut terdiri dari sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember 2019 yang ada pada rekening pribadi dan atau tunai dalam kelolaan pribadi pada 13 satuan kerja (satker) sebesar Rp4,96 miliar
 
Dana kelolaan disimpan tunai dan atau pada rekening pribadi maupun rekening yang tidak terdaftar di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada 12 satker sebesar Rp5,41 miliar dan pemindahbukuan ke rekening pribadi pada 15 satker sebanyak Rp10,34 miliar.
 
Lalu di Bawaslu berupa pengembalian sisa belanja langsung dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2,93 miliar. Dana tersebut tidak disetorkan ke rekening Bawaslu provinsi, melainkan disetorkan ke rekening pribadi.
 
Selanjutnya KLHK, yaitu berupa uang negara dari hasil lelang sita kayu ilegal pada 2003. Dana tersebut masih disimpan dalam rekening penampungan hasil lelang sita kayu atas nama pribadi pensiunan Kepala Balai Besar Konservasi SDA di Jawa Timur dan Bendahara Penerimaan periode 2012 dan 2013.
 
Terakhir Bapeten, berupa penggunaan rekening pribadi oleh koordinator kegiatan dalam pengelolaan uang kegiatan. Jangka waktu pertanggungjawaban dana belanja langsung belum ditetapkan, sehingga pengembalian sisa belanja melewati tahun.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif