Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Jokowi Teken Perpres Penghargaan Pemenuhan Hak Disabilitas

Nasional disabilitas
Nur Azizah • 22 Juni 2020 15:37
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini disebut sebagai langkah progresif Jokowi dalam menghormati hak-hak disabilitas.
 
Juru bicara Presiden bidang sosial Angkie Yudistia menjelaskan Pasal 6 Perpres Nomor 65 Tahun 2020 menetapkan kriteria penerima penghargaan yakni perseorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penghargaan juga bisa diberikan kepada pihak yang memberikan kemudahan dan menemukan inovasi bagi penyandang disabilitas.
 
"Perpres ini adalah rambu bagi setiap masyarakat untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian yang layak untuk mendapat hak serta tanggung jawab yang sama dengan masyarakat umum," kata Angkie melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, penghargaan ini bisa menjadi motivasi bersama untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Penghargaan diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 
Apresiasi, kata Angkie, berhak diterima siapa pun baik perseorangan, badan hukum, dan lembaga negara, serta penyedia fasilitas publik. Bentuk penghargaan dapat berupa lencana, trofi, piagam, dan penghargaan lainnya.
 
Baca: Adrian Yunan dan Puluhan Musisi Difabel Seluruh Dunia Rilis Video Musik Kolaborasi
 
Perpres ini menekankan lembaga negara dan badan hukum harus mempekerjakan minimal dua persen penyandang disabilitas dari total pegawai. Mereka juga harus menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, dan pengembangan karier.
 
"Memberikan upah layak tanpa diskriminasi, memberikan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, dan menyediakan akomodasi yang layak," bunyi Pasal 8 Nomor 65 Tahun 2020.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif