Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut pembentukan Dewan Kolonel menyalahi aturan. Inisiatif sejumlah anggota Fraksi PDIP itu tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto melalui keterangan tertulis yang dikutip Kamis, 22 September 2022.
Hasto menyebut Dewan Kolonel tak ada di struktur kepartaian. Sebab, Dewan Kolonel seperti struktur militer.
"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ungkap dia.
Pembentukan Dewan Kolonel sudah dikonfirmasi Hasto ke Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul). Kedua pimpinan Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut pembentukan tersebut hanya sebagai guyonan.
Selain itu, Hasto menyampaikan respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pembentukan Dewan Kolonel tersebut. Presiden kelima Indonesia itu kaget dengan inisiatif sejumlah anggota Fraksi PDIP tersebut.
"Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar dia.
Dewan Kolonel merupakan wadah bagi anggota DPR PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) 2024. Anggota Fraksi PDIP Johan Budi mengakui adanya pembentukan Dewan Kolonel sebagai tempat berkumpulnya para penggemar Puan Maharani. Pembentukan tersebut tidak ada kaitannya dengan DPP PDI Perjuangan, hanya sebagai bentuk inisiatif sejumlah anggota Fraksi PDIP.
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (
PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut pembentukan Dewan Kolonel menyalahi aturan. Inisiatif sejumlah anggota Fraksi PDIP itu tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto melalui keterangan tertulis yang dikutip Kamis, 22 September 2022.
Hasto menyebut Dewan Kolonel tak ada di struktur kepartaian. Sebab, Dewan Kolonel seperti struktur militer.
"Mana ada di dalam
partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ungkap dia.
Pembentukan Dewan Kolonel sudah dikonfirmasi Hasto ke Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul). Kedua pimpinan Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut pembentukan tersebut hanya sebagai guyonan.
Selain itu, Hasto menyampaikan respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pembentukan Dewan Kolonel tersebut. Presiden kelima Indonesia itu kaget dengan inisiatif sejumlah anggota
Fraksi PDIP tersebut.
"Ibu Mega ketika melihat di
running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar dia.
Dewan Kolonel merupakan wadah bagi anggota DPR PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) 2024. Anggota Fraksi PDIP Johan Budi mengakui adanya pembentukan Dewan Kolonel sebagai tempat berkumpulnya para penggemar Puan Maharani. Pembentukan tersebut tidak ada kaitannya dengan DPP PDI Perjuangan, hanya sebagai bentuk inisiatif sejumlah anggota Fraksi PDIP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
