Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara Tak Akan Mengancam Kemerdekaan Demokrasi

Anggi Tondi Martaon • 29 November 2022 16:38
Jakarta: Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengakomodasi pasal menyerang harkat martabat presiden, wakil presiden, serta penghinaan lembaga negara. Namun, dipastikan ketentuan tersebut tak akan menghambat kemerdekaan berdemokrasi di Indonesia.
 
Ketentuan penghinaan lembaga negara ada di Pasal 240 revisi KUHP. Sedangkan penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden ada di pasal 218.
 
"Pasal ini tetap melindungi demokrasi," kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari saat dikutip dari Instagram @taufikbasari, Selasa, 29 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaminan kemerdekaan berdemokrasi dalam kedua pasal tersebut dapat dilihat dari sejumlah aspek. Yakni, sifat delik diganti menjadi aduan.
 
Ketentuan itu membuat tidak bisa sembarangan orang melaporkan suatu pernyataan yang dianggap menghina presiden, wakil presiden, dan lembaga negara. Pengaduan hanya bisa dilakukan oleh pimpinan pemerintahan dan kepala lembaga tersebut.
 
"Sehingga hanya presiden dan wakil presiden saja yang dapat mengadukannya ke polisi apabila ada perbuatan yang dianggap melanggar pasal ini," ungkap dia.
 
Aspek lain yang bisa menjamin kebebasan berdemokrasi pada Pasa 240 dan 218 adalah pada penjelasan. Bagian tersebut, disebutkan bentuk penyerangan harkat martabat presiden, wakil presiden, dan penghinaan lembaga negara. 
 
Masih dalam penjelasan, ditegaskan kritik bukan bentuk pelanggaran Pasal 240 dan 218. Sehingga, masyarakat tetap diberikan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.
 
"Diberikan juga penjelasan mengenai pembedaan dengan kritik seperti apa serta bagaimana pasal ini tetap melindungi demokrasi itu semua ada di dalam penjelasan," sebut dia.
 

Baca juga: Klaim Tak Rugikan Masyarakat, Ini Penjelasan Pemerintah Soal Poin Kontroversi di RKUHP


 
Khusus pasal penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden, Taufik menyampaikan Fraksi NasDem meminta hal tersebut dihapus. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menghapus ketentuan tersebut pada KUHP yang berlaku sekarang, yaitu Pasal 134.
 
Namun, pemerintah tetap bersikukuh ketentuan tersebut tetap harus ada. Pembelaan dari pemerintah yaitu ketentuan yang dibuat berbeda dengan Pasal 134 yang telah dihapus MK.
 
"Perbedaan terletak pada bawa pasal ini bukan penghinaan tetapi menyerang kehormatan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden," ujar dia.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif