Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Klaim Tak Rugikan Masyarakat, Ini Penjelasan Pemerintah Soal Poin Kontroversi di RKUHP

Andhika Prasetyo • 28 November 2022 17:50
Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut Revisi KUHP (RKUHP) sudah didiskusikan dengan banyak elemen masyaraakat. Poin-poin kontroversi juga sudah didiskusikan dengan DPR dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
 
Ia menyampaikan, dari diskusi yang dilaksanakan sejak 24 November 2022, semua pihak sepakat menyesuaikan sejumlah substansi. Sehingga, sesuai dengan keinginan publik dan tidak akan membawa kerugian bagi masyarakat.
 
Poin pertama, misalnya, terkait ketentuan pidana mati. Edward memastikan dalam RKUHP hukuman tersebut selalu dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Artinya, hakim tidak bisa langsung memutuskan sanksi pidana mati. Hukuman itu baru bisa diberikan setelah masa tahanan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun," ujar Edward di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 28 November 2022.
 
Poin kedua, seluruh pihak sepakat menghapuskan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum. Selain itu, ia mengatakan penghinaan terhadap pemerintah akan sangat dibatasi.
 
"Pemerintah di sini adalah lembaga kepresidenan," tutur dia.
 

Baca: DPR Kebut Pengesahan RKUHP, Ditargetkan Sebelum Pergantian Tahun


Poin ketiga, terkait pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden, serta penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah akan memberi penjelasan seketat mungkin untuk membedakan antara penghinaan dan kritik. Penjelasan tersebut, lanjut Edward, didasarkan pada UU Pers yang menegaskan bahwa dalam suatu negara demokrasi, kritik itu diperlukan sebagai satu kontrol sosial.
 
"Kami pastikan pasal-pasal itu tidak akan mengalami multi interpretasi karena kami jelaskan sedetail mungkin," ucap pria yang akrab disapa Eddy itu.
 
Poin keempat, terkait pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang masuk ke RKUHP, secara otomatis akan menghapus ketentuan yang ada pada UU Informasi dan Transaksi Elekteonik (ITE). Menurutnya, keputusan tersebut merupakan sebuah langkah maju bagi iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Tanah Air.
 
"Ketentuan di dalam UU ITE itu kami masukkan ke RKUHP tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dan dengan sendirinya mencabut ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan 28 di UU ITE. Saya kira ini kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi," terangnya.
 
Selain empat poin tersebut, ada pula substansi terkait living law dan kejahatan narkotika. Eddy menuturkan seluruh pihak telah menemukan win-win solution. Pasa-pasal tersebut tetap dimasukkan ke dalam RKUHP, tetapi akan diatur secara lebih jelas, baik melalui peraturan perundangan lain ataupun aturan turunan dari RKUHP.
 
"Kemudian terkait kohabitasi, kita sepakat bahwa pasal itu tetap ada, tetapi akan ada penjelasan bahwa dengan berlakukanya pasal tersebut, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kohabiasi dinyatakan tidak berlaku," jelas dia.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif