APBD Rp226 Triliun Mengendap, Presiden Sentil Kepala Daerah

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil kepala daerah karena tidak cekatan dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, dana daerah yang mengendap di perbankan makin besar. Pada Oktober 2021, Jokowi menyebut dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp170 triliun. Saat ini, dana yang mendekam justru makin besar. "Saya sudah peringatkan di Oktober, seingat saya Rp170 triliun yang mengendap. Ini sekarang justru naik jadi Rp226 triliun. Ini perlu saya peringatkan," tegas Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Kepala Negara khawatir dampak buruk tidak hanya terjadi pada daya beli masyarakat, tetapi pada masuknya investasi ke dalam negeri jika hal tersebut terus berlangsung. Para penanam modal, lanjut dia, akan ragu menaruh uang di Tanah Air karena melihat kepala daerah tidak bisa bergerak cepat menjalankan program-program. "Uang kita sendiri saja tidak digunakan, kok ngejar-ngejar orang lain untuk memasukkan uang? Logikanya tidak kena," jelas Jokowi. Presiden ke-7 RI itu menegaskan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota harus segera menghabiskan anggaran yang tersedia. Anggaran harus digunakan sebaik-baiknya untuk membangun wilayah dan mengembangkan potensi masyarakat. "(Anggaran) Rp226 triliun itu gede sekali. Segera dihabiskan, realisasikan, baru kita bicara investor. Saya titip itu saja," ucap Jokowi. Baca: Presiden: Investasi Jangkar Pemulihan Ekomomi Dia juga berpesan agar seluruh kementerian dan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan pemulihan ekonomi yang berkualitas. Semua pihak harus menanggalkan ego sektoralnya. "Kita semua harus memiliki visi yang sama, harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerah, kabupaten atau kota, provinsi, dan tentu negara kita Indonesia," ujar dia.