Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi publik. Hal itu krusial dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia.
"Transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Desember 2023.
Meski begitu, literasi masyarakat soal keterbukaan informasi publik perlu diperkuat. Hal tersebut penting guna menekan sengketa informasi publik.
"Masih perlu penguatan literasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publik serta penguatan kompetensi dan standar layanan informasi publik," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mengutip hasil survei Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 2020. Survei itu menempatkan Indonesia sejajar dengan Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang dalam perolehan yang sempurna atas indeks keterbukaan data pemerintah.
"Namun di lapangan masih kerap terjadi sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik," papar dia.
Ma'ruf menyebut perbaikan standar layanan bisa dilakukan melalui sertifikasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik. Sehingga perbedaan persepsi antara masyarakat dengan badan publik soal informasi terbuka dan dikecualikan tidak menjadi akar sengketa.
"Kita berharap pemenuhan layanan informasi publik yang jelas dan memuaskan akan menurunkan angka pengaduan dan sengketa informasi publik," ucap dia.
Wapres mengingatkan keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekaligus menjadi salah satu penentu keberhasilan program reformasi birokrasi.
Jakarta: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi publik. Hal itu krusial dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia.
"Transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Desember 2023.
Meski begitu, literasi masyarakat soal keterbukaan informasi publik perlu diperkuat. Hal tersebut penting guna menekan sengketa informasi publik.
"Masih perlu penguatan literasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publik serta penguatan kompetensi dan standar layanan informasi publik," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mengutip hasil survei Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 2020. Survei itu menempatkan Indonesia sejajar dengan Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang dalam perolehan yang sempurna atas indeks keterbukaan data pemerintah.
"Namun di lapangan masih kerap terjadi sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik," papar dia.
Ma'ruf menyebut perbaikan standar layanan bisa dilakukan melalui sertifikasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik. Sehingga perbedaan persepsi antara masyarakat dengan badan publik soal informasi terbuka dan dikecualikan tidak menjadi akar sengketa.
"Kita berharap pemenuhan layanan informasi publik yang jelas dan memuaskan akan menurunkan angka pengaduan dan sengketa informasi publik," ucap dia.
Wapres mengingatkan keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekaligus menjadi salah satu penentu keberhasilan program reformasi birokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
