Wapres Minta Badan Publik Antisipasi Kebocoran Data

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada sejumlah 139 badan publik yang berpredikat informatif. Ma'ruf meminta badan publik tetap mewaspadai kasus kebocoran data pribadi. "Akhir-akhir ini muncul persoalan terkait kebocoran data di beberapa badan publik. Ini adalah isu serius yang mesti menjadi perhatian kita bersama," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Desember 2023. Ma'ruf mengatakan data pribadi rawan disalahgunakan. Sehingga kerahasiaannya benar-benar harus dijaga. "Urgensi perlindungan data pribadi semakin tinggi karena data pribadi sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah," ujar dia. Selain itu, Ma'ruf mendorong pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia. Sebab, hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu dikerjakan bersama terutama menjelang pemilihan umum (pemilu). "Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil," papar dia.   Dalam kesempatan itu, Wapres menyerahkan langsung penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik Terbaik Nasional 2023, yakni: Kementerian: 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Kementerian Pertanian. Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian: 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Arsip Nasional Republik Indonesia 3. Otoritas Jasa Keuangan Kategori Lembaga Non Struktural: 1. Komisi Pemilihan Umum 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 3. Ombudsman Republik Indonesia Kategori Badan Usaha Milik Negara: 1. PT. Brantas Abipraya (Persero) 2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 3. PT. Taspen (Persero) Kategori Perguruan Tinggi Negeri: 1. Universitas Negeri Malang 2. Universitas Gadjah Mada 3. Universitas Brawijaya Kategori Partai Politik: 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3. Partai Demokrat Kategori Desa: 1. Desa Bumiroso, Provinsi Jawa Tengah 2. Desa Srimulyo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Desa Tegal Harum, Provinsi Bali 4. Desa Bulo, Provinsi Sulawesi Selatan 5. Desa Yayasan, Provinsi Maluku Utara 6. Desa Kampung Ruar, Provinsi Papua Kategori Pemerintah Daerah: 1. Provinsi Kepri 2. Provinsi Jawa Tengah 3. Provinsi Aceh