Maluku: Anggota Komisi VII Muhammad Natsir melontarkan kritik dan tudingan seputar porduk baja dari Tiongkok membuat PT Krakatau Steel merugi pada rapat kerja di DPR. Politikus Partai Demokrat itu diminta tak tak sembarang bicara.
"DPR memang punya fungsi pengawasan karena dia itu legislatif. Namun, pengawasan itu harus seimbang, dengan temuan-temuan dan fakta-fakta di lapangan," kata Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku-Maluku Utara, M Tahir Wailissia, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Maret 2021.
Kritik dan tudingan manipulasi dan klaim itu harus bisa dibuktikan. Dia meminta Natsir memaparkan bukti dan fakta seputar kritikannya tersebut.
"Jika M Natsir tidak bisa membuktikan, maka ini termasuk hoaks" kata Tahir.
Baca: Dirut Krakatau Steel Bantah Tuduhan DPR soal Selundupan Baja Tiongkok
Tahir merasa pernyataan Natsir terkesan menuduh bahwa PT Krakatau Steel merugi Rp10 triliun karena klaim produk baja dari Tiongkok. Dia tidak ingin narasi-narasi dibangun di dewan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, kritik terhadap PT Inalium.
"Jejak digitalnya masih ada, dan masih hangat juga di telinga. Jangan sampai pada persoalan Krakatau Steel juga ada skema yang sama," tambahnya.
Sebelumnya, Natsir mengatakan ada praktik manipulasi atau klaim produk baja Tiongkok yang dengan diberi cap Krakatau Steel. Kakak kandung Muhammad Nazarudin itu juga mengatakan negara kembali merugi sebesar Rp10 triliun.
Pernyataan Muhammad Natsir tersebut langsung ditanggapi Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim. Ia meminta penjelasan pada Natsir atas tuduhan tersebut.
"Bagaimana dengan yang dicap produk China? Tidak pernah ada yang dicap KS," kata Silmy dalam rapat dengar pendapat bersama dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 24 Maret 2021.
Maluku: Anggota Komisi VII Muhammad Natsir melontarkan kritik dan tudingan seputar porduk baja dari Tiongkok membuat PT Krakatau Steel merugi pada rapat kerja di
DPR. Politikus Partai Demokrat itu diminta tak tak sembarang bicara.
"DPR memang punya fungsi pengawasan karena dia itu legislatif. Namun, pengawasan itu harus seimbang, dengan temuan-temuan dan fakta-fakta di lapangan," kata Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku-Maluku Utara, M Tahir Wailissia, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Maret 2021.
Kritik dan tudingan manipulasi dan klaim itu harus bisa dibuktikan. Dia meminta Natsir memaparkan bukti dan fakta seputar kritikannya tersebut.
"Jika M Natsir tidak bisa membuktikan, maka ini termasuk hoaks" kata Tahir.
Baca:
Dirut Krakatau Steel Bantah Tuduhan DPR soal Selundupan Baja Tiongkok
Tahir merasa pernyataan Natsir terkesan menuduh bahwa PT
Krakatau Steel merugi Rp10 triliun karena klaim produk baja dari Tiongkok. Dia tidak ingin narasi-narasi dibangun di dewan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, kritik terhadap PT Inalium.
"Jejak digitalnya masih ada, dan masih hangat juga di telinga. Jangan sampai pada persoalan Krakatau Steel juga ada skema yang sama," tambahnya.
Sebelumnya, Natsir mengatakan ada praktik manipulasi atau klaim produk baja Tiongkok yang dengan diberi cap Krakatau Steel. Kakak kandung Muhammad Nazarudin itu juga mengatakan negara kembali merugi sebesar Rp10 triliun.
Pernyataan Muhammad Natsir tersebut langsung ditanggapi Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim. Ia meminta penjelasan pada Natsir atas tuduhan tersebut.
"Bagaimana dengan yang dicap produk China? Tidak pernah ada yang dicap KS," kata Silmy dalam rapat dengar pendapat bersama dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 24 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
