Skema Pencairan Dana Kelurahan Tergantung Menkeu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
Jakarta: Skema pembayaran dana kelurahan masih dibahas Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Anggaran DPR. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut skema pembayaran tergantung Menkeu. 

"Terserah Ibu Menteri Keuangan, saya tidak punya kewenangan," kata Tjahjo di Sekretariat Negara, Rabu, 24 Oktober 2018. 

Tjahjo mengatakan Kementerian Dalam Negeri hanya menyampaikan aspirasi dari sejumlah wali kota tentang dana kelurahan. Aspirasi ini juga telah disampaikan para wali kota saat bertemu Presiden Joko Widodo sebanyak tiga kali. 


Dia mengatakan program ini sudah direncanakan sejak dua tahun lalu. Kelurahan, kata dia, meminta dana operasional karena pemerintah merealisasikan program dana desa. 

(Baca juga: Dana Kelurahan Tekan Angka Kemiskinan Kota)

"Tapi kelurahan kan tidak sebesar seperti di desa, karena kayak kelurahan di Jakarta atau di Jawa secara anggarannya sudah relatif cukup," kata Tjahjo. 

Ia menyebut dana kelurahan akan bersifat stimulan. Pemerintah belum menentukan skema pembayaran melalui dana alokasi umum atau transfer langsung kepada wali kota. 

"Itu kami serahkan kebijakan sepenuhnya pada Ibu Menteri Keuangan," kata dia. 





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id