Suasana ibadah umrah perdana selama pandemi covid-19. AFP
Suasana ibadah umrah perdana selama pandemi covid-19. AFP

Kemenag: Narasi Menag Minta Dana Haji untuk IKN Hoaks dan Fitnah

Nasional kementerian agama haji ibadah haji dana haji kabar hoaks
Ferdian Ananda • 09 Mei 2022 02:11
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) membantah meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Informasi itu dipastikan hoaks.
 
"Itu fitnah dan menyesatkan. Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu hoaks," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu, 8 Mei 2022.
 
Beredar tangkapan layar berita yang berasal dari media daring yang menarasikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN Nusantara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, Yaqut tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu bukan kewenangan Menag.
 
"Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji," tegas Fauzin.
 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terbit pada akhir masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan dana haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH kemudian dibentuk dan secara bertahap kewenangan pengelolaan dana haji diserahkan ke BPKH sesuai amanat UU tersebut.
 
Pada 13 Februari 2018, kata Fauzin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH.
 
"Per Februari 2018, dana haji yang saat itu berjumlah Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH," kata Fauzin.
 
Baca: Lunas Iuran, Jemaah Haji 2020 Tak Kena Biaya Tambahan
 
Kemenag, kata Fauzin, sudah tidak mempunyai tupoksi untuk mengelola. Apalagi, mengembangkan dana haji dalam bentuk apa pun.
 
"Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah. Bagi pihak-pihak yang  menyebarkan berita hoaks dan fitnah ini kami akan pertimbangkan mengambil langkah hukum," tegas Fauzin.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif