Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mempertajam program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ma’ruf menyebut anggaran bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan.
“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem,” kata Ma’ruf saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 30 September 2021.
Ma’ruf mengatakan terdapat dua kelompok besar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi.
“Kedua, kelompok kebijakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrem untuk meningkatkan kapasitas ekonominya,” papar dia.
Baca: Mendagri Sebut Butuh Sinergi untuk Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Ma’ruf menyebut ada lima kabupaten di Jawa Timur yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama 2021. Total penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan 265.180 rumah tangga miskin ekstrem.
Wilayah tersebut, yakni Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa. Kemudian Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa.
Berikutnya, Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa. Lalu Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa.
“Serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf menegaskan mengatasi kemiskinan ekstrem butuh menentukan lokus prioritas. Supaya segenap sumber daya yang ada bisa dikerahkan untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem.
“Gunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah,” ucap dia.
Jakarta: Wakil Presiden
Ma’ruf Amin memerintahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mempertajam program penanggulangan
kemiskinan ekstrem. Ma’ruf menyebut anggaran bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan.
“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem,” kata Ma’ruf saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 30 September 2021.
Ma’ruf mengatakan terdapat dua kelompok besar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran
kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi.
“Kedua, kelompok kebijakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrem untuk meningkatkan kapasitas ekonominya,” papar dia.
Baca:
Mendagri Sebut Butuh Sinergi untuk Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Ma’ruf menyebut ada lima kabupaten di Jawa Timur yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama 2021. Total penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan 265.180 rumah tangga miskin ekstrem.
Wilayah tersebut, yakni Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa. Kemudian Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa.
Berikutnya, Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa. Lalu Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa.
“Serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf menegaskan mengatasi kemiskinan ekstrem butuh menentukan lokus prioritas. Supaya segenap sumber daya yang ada bisa dikerahkan untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem.
“Gunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
