Jakarta: PP Muhammadiyah mendukung amendemen UUD 1945. Namun, amendemen diminta sebatas Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak masuk hingga pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Muhammadiyah memandang tonggak pertama ini, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.
Haedar meminta MPR tak tergesa-gesa mengamendemen UUD 1945. Dia menyebut perlu kajian mendalam sebelum melakukan perubahan.
"Dalam konteks ini maka juga ada konsekuensi penguatan MPR, yakni menetapkan GBHN," kata Haedar.
PP Muhammadiyah menerima silaturahmi kebangsaan dari pimpinan MPR. Mereka yang hadir yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan dan Arsul Sani.
Bamsoet memastikan bakal menampung saran dan masukan yang disampaikan Muhammadiyah. MPR sepakat amendemen mesti cermat.
MPR juga menyambut baik saran dan pemikiran Muhammadiyah yang ingin pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. "Amendemen terbatas tidak membahas yang lain dan hanya membahas perlunya GBHN," tutur Bamsoet.
Jakarta: PP Muhammadiyah mendukung amendemen UUD 1945. Namun, amendemen diminta sebatas Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak masuk hingga
pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Muhammadiyah memandang tonggak pertama ini, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.
Haedar meminta MPR tak tergesa-gesa mengamendemen UUD 1945. Dia menyebut perlu kajian mendalam sebelum melakukan perubahan.
"Dalam konteks ini maka juga ada konsekuensi penguatan MPR, yakni menetapkan GBHN," kata Haedar.
PP Muhammadiyah menerima silaturahmi kebangsaan dari pimpinan MPR. Mereka yang hadir yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan dan Arsul Sani.
Bamsoet memastikan bakal menampung saran dan masukan yang disampaikan Muhammadiyah. MPR sepakat amendemen mesti cermat.
MPR juga menyambut baik saran dan pemikiran Muhammadiyah yang ingin
pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. "Amendemen terbatas tidak membahas yang lain dan hanya membahas perlunya GBHN," tutur Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
