Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas (Foto:Dok.DPR RI)
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas (Foto:Dok.DPR RI)

RUU Penyadapan Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Nasional penyadapan dpr ruu dpr
Whisnu Mardiansyah • 26 Juni 2019 11:59
Jakarta: Badan Legislasi DPR menargetkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan rampung sebelum masa periode 2014-2019 berakhir. Pengambilan keputusan antarfraksi direncanakan dilakukan bulan depan.
 
"Kemudian itu baru menjadi usulan inisiatif untuk diparipurnakan di DPR," kata Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019.
 
RUU Penyadapan saat ini masih dalam tahap penyusunan di Baleg. Setelah rampung, draf RUU akan diberikan ke Badan Musyawarah selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usai RUU dibahas di paripurna selanjutnya dikirim ke pemeritah untuk ditindaklanjuti. Supratman berharap ada peran aktif pemerintah. Semakin cepat respons pemerintah, semakin cepat pula undang-undang ini rampung.
 
(Baca juga:RUU Penyadapan Patut Dicurigai)
 
Pembahasan RUU Penyadapan melibatkan sejumlah pihak pemangku kepentingan seperti KPK dan Kejaksaan. Salah satu poin krusial terkait izin penyadapan. Badan Legislasi juga menerima masukan dari Kepolisian.
 
"Intinya satu, penyadapan yang berkaitan dengan kewenangan KPK itu tidak perlu memerlukan izin dari pengadilan," kata dia.
 
Sementara, untuk penegak hukum lainnya penyadapan harus seizin pengadilan terlebih dahulu. Dalam hal ini, kata Supratman, Baleg akan memperkuat skema izin itu melalui undang-undang.
 
Draf lainnya, usulan Kejaksaan Agung mengenai penyadapan saat pelaksanaan eksekusi di pengadilan. Penyadapan untuk mengejar aset terdakwa.
 
"Saya tidak tahu itu disetujui atau tidak oleh fraksi-fraksi," ujarnya.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif