Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wacana penambahan kementerian untuk mendukung program presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya, program makan siang gratis.
"Programnya kan ada yang baru, misalnya soal pangan, ada memberi makan gratis," kata Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.
Anggota Komisi IX DPR itu menyampaikan sejumlah program dinilai harus dikerjakan khusus oleh satu kementerian. Sebab, pengerjaannya dianggap sulit.
"Itu (makan siang gratis) kan tidak mudah dan tidak murah. Mungkin butuh kementerian baru," ungkap dia.
Saleh memahami bahwa penambahan kementerian menuai kontra. Namun, situasi tersebut juga perlu didengar sebagai bentuk aspirasi masyarakat.
"Sebagai aspirasi itu kami dengar dan di luar itu masyarakat banyak memberikan pendapat, itu kita dengar. Enggak boleh juga tidak kita dengar. Nanti keputusan seperti apa, apakah ada perubahan dan seterusnya, kita kan belum tahu," ujar Saleh.
Revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Salah satu muatan yang diubah yakni pada Pasal 15 yang sejatinya mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34.
Pada usulan perubahan pasal tersebut menjadi ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan negara. Sehingga, tidak ditetapkan angka baku jumlah kementerian.
"Pasal 15 dirumuskan berbunyi sebagai berikut, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semula berbunyi paling banyak 34 kementerian, kemudian diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," kata salah satu tim ahli Baleg dalam pemaparannya di ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.
Jakarta:
Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wacana penambahan kementerian untuk mendukung program presiden terpilih
Prabowo Subianto. Salah satunya, program
makan siang gratis.
"Programnya kan ada yang baru, misalnya soal pangan, ada memberi makan gratis," kata Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.
Anggota Komisi IX
DPR itu menyampaikan sejumlah program dinilai harus dikerjakan khusus oleh satu
kementerian. Sebab, pengerjaannya dianggap sulit.
"Itu (makan siang gratis) kan tidak mudah dan tidak murah. Mungkin butuh kementerian baru," ungkap dia.
Saleh memahami bahwa penambahan kementerian menuai kontra. Namun, situasi tersebut juga perlu didengar sebagai bentuk aspirasi masyarakat.
"Sebagai aspirasi itu kami dengar dan di luar itu masyarakat banyak memberikan pendapat, itu kita dengar. Enggak boleh juga tidak kita dengar. Nanti keputusan seperti apa, apakah ada perubahan dan seterusnya, kita kan belum tahu," ujar Saleh.
Revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Salah satu muatan yang diubah yakni pada Pasal 15 yang sejatinya mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34.
Pada usulan perubahan pasal tersebut menjadi ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan negara. Sehingga, tidak ditetapkan angka baku jumlah kementerian.
"Pasal 15 dirumuskan berbunyi sebagai berikut, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semula berbunyi paling banyak 34 kementerian, kemudian diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," kata salah satu tim ahli Baleg dalam pemaparannya di ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
