Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut dilakukan mencegah korupsi politik yang diprediksi semakin masif jelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Bukti praktik culas semakin marak yakni banyaknya kepala daerah yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan. Penangkapan itu mengkonfirmasi dana ilegal untuk pemenangan Pilkada 2024.
“Kami akan koordinasi dengan PPATK, dengan teman-teman deputi pencegahan KPK juga,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada Media Indonesia, Senin, 17 April 2023.
Dia menegaskan pihaknya terus mengingatkan agar peserta pemilu 2024 berlaku fair. Terutama, tidak menggunakan politik uang.
“Politik itu memang mahal ada cost-nya, tapi kalau dengan politik uang itu jadi berkali-kali lipat. Maka kami minta politisi agar tak gunakan politik uang,” tegas Bagja.
Maka dari itu, Bawaslu akan menggandeng PPATK guna menanggulangi korupsi politik yang kian masif serta menurunkan atau mereduksi penggunaan dana ilegal untuk kepentingan pemilu.
“Sepertinya harus ada obrolan, bagiamana pola penanganan perkara tindak pidana korupsi menjelang tahapan,” kata Bagja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (
Bawaslu) akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut dilakukan mencegah korupsi politik yang diprediksi semakin masif jelang pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah.
Bukti praktik culas semakin marak yakni banyaknya kepala daerah yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan. Penangkapan itu mengkonfirmasi dana ilegal untuk pemenangan Pilkada 2024.
“Kami akan koordinasi dengan
PPATK, dengan teman-teman deputi pencegahan KPK juga,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada
Media Indonesia, Senin, 17 April 2023.
Dia menegaskan pihaknya terus mengingatkan agar peserta pemilu 2024 berlaku fair. Terutama, tidak menggunakan politik uang.
“Politik itu memang mahal ada
cost-nya, tapi kalau dengan politik uang itu jadi berkali-kali lipat. Maka kami minta politisi agar tak gunakan politik uang,” tegas Bagja.
Maka dari itu, Bawaslu akan menggandeng PPATK guna menanggulangi korupsi politik yang kian masif serta menurunkan atau mereduksi penggunaan dana ilegal untuk kepentingan pemilu.
“Sepertinya harus ada obrolan, bagiamana pola penanganan perkara tindak pidana korupsi menjelang tahapan,” kata Bagja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
