Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

LPE3S: Komunikasi Kubu Pro-Kontra UU Cipta Kerja Enggak Nyambung

Nasional Omnibus Law UU Cipta Kerja
Kautsar Widya Prabowo • 18 Oktober 2020 20:38
Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) melalui kajiannya memetakan situasi antara kubu pro dan kontra terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Pemetaan itu berdasarkan pemantauan percakapan yang terjadi di media sosial pada 3-13 Oktober 2020.
 
Associate LPE3S Tomi Satryatomo mengungkapkan, kedua kubu cenderung membahas persoalan omnibus law di ranah masing-masing. Minim interaksi dua arah antara kedua kubu di tengah kompleksitas UU tersebut.
 
"Jadi pengamatan kami selama ini terjadi komunikasi yang tidak nyambung antara kubu pro dan kontra," kata Tomi dalam diskusi bertajuk 'Kajian Online: Pasukan Siber, Omnibus Law, dan Kemunduran Demokrasi', Minggu, 18 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tomi mengatakan di tengah keriuhan masyarakat sipil soal kontroversi UU Cipta Kerja tidak dijawab oleh kubu pro. Pendukung dinilai mengedepankan pentingnya beleid tersebut, penangkalan hoaks, dan sejumlah pasal yang menjadi sorotan.
 
"Jadi ini komunikasi yang bertepuk sebelah tangan," ucap Tomi.
 
Baca:Semua Pihak Diminta Menahan Diri Melontarkan Pernyataan Kontroversi soal UU Ciptaker
 
Dia membagi dua klaster tersebut terhadap pemantauan timeline di media sosial. Diawali dengan kubu kontra yang diisi percakapan riuh.
 
Pada klaster ini timeline kubu kontra lebih banyak diisi akademisi, tokoh politik kontra, dan upaya menjelaskan subtansi UU Cipta Kerja. Kubu pro justru sebaliknya.
 
Tomi mengatakan pada timeline kubu pro tak tampak tokoh dari unsur pemerintah atau tokoh politik untuk menjelaskan tentang UU Cipta Kerja. Volume narasi pemerintah belum cukup bergaung saat itu.
 
"Tugas komunikasi publik dilakukan kementerian dan partai politik pendukung ini tidak terjadi," kata Tomi.
 
Kubu pro dinilai perlu membuka ruang dialog untuk menjawab keriuhan yang terjadi di klaster kontra. Respon pemerintah dinilai kurang memuaskan untuk menjelaskan hal yang menjadi kontroversial, khususnya desakan UU Cipta Kerja disahkan di tengah pandemi virus korona (covid-19).
 
"Selama kubu pro dan kontra tidak menemukan titik temu di mana mereka berdialog mereka akan terus berbicara dalam ranah masing-masing, tidak akan pernah ada dialog," ucap Tomi.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif