Ilustrasi/Antara/Galih Pradipta
Ilustrasi/Antara/Galih Pradipta

Pemerintah Dianggap Mengakali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional BPJS Kesehatan berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 13 Mei 2020 17:47
Jakarta: Penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jelang reses dikritik. Kebijakan ini dianggap sebagai cara pemerintah agar DPR tak memiliki ruang menyoal hal tersebut.
 
"Ini kan menjelang reses DPR. Ini seperti tipu-tipu juga ini," kata Wakil Ketua Komisi IX Ansory Siregar kepada Medcom.id, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut ruang gerak DPR cukup terbatas saat masa reses. Sebab, mereka berada di daerah pemilihan masing-masing menyerap aspirasi masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kondisi berbeda jika Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan diteken saat masa sidang berlangsung. Komisi IX segera merespons kebijakan tersebut dengan memanggil pihak terkait.
 
"Ini (saat masa reses) kita tidak bisa berbuat apa-apa," ungkap dia.
 
Ansory meminta kenaikan iuran BPJS segera ditindaklanjuti Komisi IX. Dia mengusulkan komisi bidang kesehatan itu mengagendakan rapat bersama pemerintah di tengah masa reses.
 
"Saya sebagai wakil ketua ingin sekali merencanakan raker dengan pemerintah. Kenapa semua bisa terjadi," ujar dia.
 
Baca:Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik Mulai Juli
 
Presiden Joko Widodo kembali membuat aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran mulai berlaku 1 Juli 2020.
 
Keputusan tersebut tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan yang telah diteken Jokowi. Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan MA nomor 7P/HUM/2020.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif