Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan penanganan kasus pornografi anak harus dari hulu ke hilir. Upaya itu mesti didukung seluruh pihak.
"Upaya pemerintah untuk menangani kasus pornografi anak mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pascakejadian itu," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 April 2024.
Rerie mengutip data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Sebanyak lebih dari lima juta konten pornografi anak tersebar di Indonesia.
"Data tersebut mengungkapkan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia masuk dalam peringkat empat di dunia," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Bahkan, kata Rerie, temuan itu merupakan peringkat dua terbanyak di Asia Tenggara. Fenomena itu harus segera direspons.
"Diharapkan komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus-kasus pornografi anak," papar dia.
Rerie juga mendorong penanganan itu mesti dilakukan secara konsisten. Supaya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia kian moncer.
"Demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan para pendahulu bangsa," jelas dia.
Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan penanganan kasus
pornografi anak harus dari hulu ke hilir. Upaya itu mesti didukung seluruh pihak.
"Upaya pemerintah untuk menangani kasus pornografi anak mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pascakejadian itu," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 April 2024.
Rerie mengutip data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Sebanyak lebih dari lima juta konten pornografi anak tersebar di Indonesia.
"Data tersebut mengungkapkan jumlah kasus
pornografi anak di Indonesia masuk dalam peringkat empat di dunia," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Bahkan, kata Rerie, temuan itu merupakan peringkat dua terbanyak di Asia Tenggara. Fenomena itu harus segera direspons.
"Diharapkan komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus-kasus
pornografi anak," papar dia.
Rerie juga mendorong penanganan itu mesti dilakukan secara konsisten. Supaya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia kian moncer.
"Demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan para pendahulu bangsa," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)