Jangankan Perppu, UUD pun Bisa Diubah

medcom.id, Mataram: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas sangat mungkin diuji materi. Setidaknya, ada empat pasal yang diduga bertentangan dengan UUD 1945. "Salah satunya pasal menyakut perubahan UUD 1945," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan sosialisasi empat pilar pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) se-Indonesia di Mataram, NTB, Sabtu 29 Juli 2017. Klik: DPR Bisa Batalkan Perppu Ormas Hidayat menyampaikan setiap warga negara berhak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ada pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, lanjut dia, pasti MK mengabulkan permohonan uji materi. "Jangankan perppu, UUD 1945 saja bisa diubah, asal ketentuan untuk mengubahnya bisa dipenuhi," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Klik: FPI Tuding Perppu Ormas Politik Balas Dendam Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.   Mengutip lampiran Perppu yang dirilis Sekretariat Negara, perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. Klik: Perppu Mengatur Larangan & Ganjaran kepada Ormas