Ilustrasi Bawaslu. Medcom.id
Ilustrasi Bawaslu. Medcom.id

Bawaslu Minta Lulusan SMP Bisa Jadi Panwas Ad Hoc

Andhika Prasetyo • 22 September 2022 12:32
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku masih kesulitan dalam merekrut panitia pengawas (panwas) ad hoc Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan di daerah-daerah terpencil, perbatasan atau kepulauan, sumber daya manusia yang memenuhi kriteria atau standar ketetapan begitu minim.
 
Saat ini, aturan mengenai usia pengawas ad hoc diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam pasal terebut disebutkan calon anggota Panwas Pemilu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS harus memiliki usia paling rendah 25 tahun. Jenjang pendidikan juga ditetapkan minimal SMA atau sederajat.
 
"Kami mengusulkan panwas ad hoc diturunkan batas usianya jadi 17 atau 18 tahun. Kami juga memohon diturunkan jenjang pendidikannya menjadi SMP, bukan SMA. Indonesia ini kan bukan hanya Jakarta. Kalau di kabupaten/kota di daerah kepulauan, perbatasan, terpencil, Bawaslu kesulitan merekrut dengan kriteria seperti sekarang," ujar dia usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 September 2022.

Baca: Pemilu Serentak 2024, Mendagri: Filosofinya Bagus Tapi Tak Gampang


Ia meyakini,dengan menurunkan kualifikasi, kualitas panwas di lapangan tidak akan berkurang. Pasalnya, di tempat pemilihan suara (TPS), petugas hanya diwajibkan memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau sudah lulus SMP kan pasti sudah bisa baca, tulis, hitung. Mereka bisa penambahan, pengurangan, perkalian. Itu kan kemampuan dasar yang dibutuhkan teman-teman pengawas di tingkat ad hoc, di TPS. Kalau itu bisa dipenuhi, kita tidak akan kesulitan lagi merekrut dan Pak Presiden mengerti kesulitan kami," jelas dia. 
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif