Ilustrasi Mahkamah Agung. Medcom.id
Ilustrasi Mahkamah Agung. Medcom.id

Semangat UU TPKS Disebut Belum Tercermin di Mahkamah Agung

Nasional Partai NasDem mahkamah agung kekerasan seksual RUU TPKS
Putra Ananda • 27 April 2022 15:04
Jakarta: Semangat penerapan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berbasis kepada perlindungan korban belum terlihat di Mahkamah Agung (MA). Hal ini tercermin dari keputusan MA tidak memecat hakim laki-laki, BPT, yang terbukti merekam hakim perempuan di kamar mandi. Bahkan, keduanya masih bertugas di kantor yang sama.
 
"Keputusan MA yang tidak memecat hakim tersebut lahir di tengah semangat pemerintah dan DPR yang sedang memerangi kekerasan seksual pascasahnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," ujar anggota Komisi III Eva Yuliana saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 27 April 2022.
 
Politikus Partai NasDem itu menyayangkan adanya perbuatan yang tidak mencerminkan moralitas dan integritas dari seorang profesi hakim. Hakim seyogianya bisa menjadi panutan bagi masyarakat selaku perwakilan Tuhan di muka bumi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkait perkara ini, saya menyayangkan perbuatan hakim tersebut," ungkap dia.
 
Menurut Eva, hakim perekam patut diberikan sanksi lebih selain disiplin. Sementara itu, MA hanya memberikan hukuman disiplin bagi hakim yang bersangkutan berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
 
"Selain patut mendapat sanksi lebih tegas berupa mutasi dan pemecatan, tindakan hakim tersebut dalam kacamata hukum juga masuk pada ranah pidana, bukan hanya perilaku secara etik semata," kata legislator dapil Jawa Tengah itu.
 
Baca: UU TPKS Diharapkan Jadi Payung Hukum Komprehensif Lindungi Kaum Rentan
 
Eva mengatakan tidak diberhentikannya BPT dari jabatannya sebagai hakim, sehingga masih berada di satu kantor yang sama dengan korban akan berdampak buruk bagi psikologis korban. Menurut Eva, MA perlu memutasi pelaku agar tidak berada dalam satu ruang lingkugan kerja yang sama dengan korban.
 
"Seyogianya dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus, MA memutasi hakim cabul tersebut, untuk tidak berdinas di satu kantor yang sama. Mengingat perkara ini menimbulkan pengalaman traumatis yang dialami oleh korban," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif