Jakarta: Pemerintah tak mempermasalahkan aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang direncanakan pada Senin, 11 April 2022. Aksi itu dianggap lumrah dalam iklim demokrasi.
"Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi," ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai memimpin rapat koordinasi terbatas, Sabtu, 9 April 2022.
Kendati demikian, ia mengingatkan Indonesia adalah negara nomokrasi alias negara hukum. Pemerintah mengimbau agar unjuk rasa dilakukan secara tertib dan tidak anarkistis.
"Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," ucap dia.
Baca: Wantimpres Ajak Mahasiswa Berhenti Meributkan Isu Penundaan Pemilu
Mahfud mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum untuk menghadapi rencana unjuk rasa tersebut. Pemerintah meminta pihak keamanan agar tidak terpancing provokasi.
"Agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam," tandas Mahfud.
Rapat koordinasi terbatas dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, Mabes Polri.
Rencana aksi unjuk rasa diguliirkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Demonstrasi digelar karena Presiden Joko Widodo dinilai tidak serius menolak wacana jabatan tiga periode.
Jakarta: Pemerintah tak mempermasalahkan aksi
unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang direncanakan pada Senin, 11 April 2022. Aksi itu dianggap lumrah dalam iklim
demokrasi.
"Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi," ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD usai memimpin rapat koordinasi terbatas, Sabtu, 9 April 2022.
Kendati demikian, ia mengingatkan Indonesia adalah negara nomokrasi alias negara hukum. Pemerintah mengimbau agar unjuk rasa dilakukan secara tertib dan tidak anarkistis.
"Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," ucap dia.
Baca:
Wantimpres Ajak Mahasiswa Berhenti Meributkan Isu Penundaan Pemilu
Mahfud mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum untuk menghadapi rencana unjuk rasa tersebut. Pemerintah meminta pihak keamanan agar tidak terpancing provokasi.
"Agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam," tandas Mahfud.
Rapat koordinasi terbatas dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, Mabes Polri.
Rencana aksi unjuk rasa diguliirkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Demonstrasi digelar karena Presiden Joko Widodo dinilai tidak serius menolak wacana jabatan tiga periode.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
