Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Saran Eks Dirjen Otda soal Pengangkatan Penjabat ASN

Nasional Kemendagri ASN Kepala Daerah Penjabat kepala daerah ASN Penjabat kepala daerah
MetroTV • 20 April 2022 12:43
Jakarta: Mulai 12 Mei 2022 hingga akhir 2023, akan ada 272 kepala daerah setingkat gubernur, wali kota, dan bupati yang masa jabatannya berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Kemendagri berencana mengangkat penjabat dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi kekosongan.
 
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, mengingatkan pengangkatan ini berisiko menimbulkan praktik jual beli jabatan. Sebab, kerap terjadi ASN yang ingin memuluskan jalannya menjadi penjabat mendekati pemerintah daerah, DPR, partai politik, hingga petinggi negara.
 
"Proses ini rentan terjadi jual beli jabatan, transaksi politik, dan uang. Calo-calo mendekati petinggi negara, (legislator) Senayan, dan pemerintah daerah," ujar Djohan ketika dihubungi Metro TV, Rabu 20 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih dari itu, dalam proses pengangkatan penjabat, kepada daerah yang akan dilakukan tahun ini, Djohan menilai ASN yang terpilih sebagai penjabat kepala daerah berpotensi membuka jalan bagi praktik korupsi. 
 
"Tak jarang terjadi transkasi pertukaran, parpol yang membantu akan mendapatkan kompensasi dan pengamanan suara untuk Pemilu 2024," kata dia.
 
Menurut Djohan, persoalan kekosongan jabatan kepala daerah tak perlu dijawab dengan pengisian penjabat sementara dari ASN. Pasalnya, mereka terbiasa dengan mengurus pelayanan publik, bukan birokrasi pemerintahan. Ia mengusulkan perpanjangan masa jabatan menjadi solusi dengan risiko paling rendah.
 
"Perpanjangan masa jabatan saja, lebih aman dari segala hal yang berbau suap. Bisa terhindar dari proses transaksional yang bisa mengganggu kualitas pemilu kita," kata Djohan.
 
Baca: Penunjukan Pj Kepala Daerah Berpotensi Sarat Kepentingan Politik
 
Kendati demikian, bila pemerintah tetap menempatkan penjabat ASN sebagai pimpinan daerah, ia meminta proses tersebut dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Salah satu caranya dengan melibatkan publik dan panitia seleksi dari lembaga independen.
 
"Kalau memang diambil dari ASN, harus dibuat seleksi terbuka. Prosesnya transpran, melibatkan publik dan ada panitia seleksi dari kalangan independen," kata Djohan. (Gema Tanjung/REN)
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif