Jakarta: Partai Demokrat membantah kantor dewan pimpinan pusat (DPP) yang berdomisili di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, tercatat sebagai milik pribadi. Kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit dinilai menebar fitnah.
"Setelah gagal melakukan kudeta dan gagal mengadakan KLB yang sah, kini makin konsisten menyebar fitnah dan hoaks," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Maret 2021.
Herzaky meminta para mantan kader berhenti mengurusi Partai Demokrat. Menurut dia, para mantan kader sudah tidak berhak membuat pernyataan apa pun yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
"Apa tidak malu, ya, sudah jadi politisi senior, tapi tidak menunjukkan perilaku berpolitik yang mengedepankan adab, etika, dan kepatutan? Apa yang mau ditinggalkan dan diwariskan untuk generasi mendatang?" ujar Herzaky.
Masyarakat diminta bijak menyikapi masalah ini. Pernyataan kubu KLB diminta tak diladeni.
"Publik juga tahu, ini perbuatan yang sangat tidak etis dan tidak patut dari mantan kader ataupun kader gadungan," tutur Herzaky.
Baca: Kantor DPP Partai Demokrat Disebut Tercatat Milik Pribadi
Sebelumnya, Kubu Partai Demokrat versi KLB Sibolangit mendapat informasi banyak aset partai yang menjadi atas nama pribadi. Salah satunya ialah Kantor DPP Partai Demokrat yang berdomisili di Jalan Proklamasi nomor 41, Jakarta.
Juru bicara Partai Demokrat versi KLB Sibolangit Muhammad Rahmad tidak memerinci pemegang aset markas partai berlambang bintang mercy itu. Dia hanya memastikan sertifikat gedung itu bukan atas nama partai.
Rahmad mengatakan Kantor DPP Partai Demokrat dibeli dengan harga Rp100 miliar. Pembelian dilakukan dengan menggunakan uang patungan dari masyarakat dan kader Demokrat.
Jakarta:
Partai Demokrat membantah kantor dewan pimpinan pusat (DPP) yang berdomisili di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, tercatat sebagai milik pribadi. Kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit dinilai menebar fitnah.
"Setelah gagal melakukan kudeta dan gagal mengadakan
KLB yang sah, kini makin konsisten menyebar fitnah dan hoaks," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Maret 2021.
Herzaky meminta para mantan kader berhenti mengurusi Partai Demokrat. Menurut dia, para mantan kader sudah tidak berhak membuat pernyataan apa pun yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
"Apa tidak malu, ya, sudah jadi politisi senior, tapi tidak menunjukkan perilaku berpolitik yang mengedepankan adab, etika, dan kepatutan? Apa yang mau ditinggalkan dan diwariskan untuk generasi mendatang?" ujar Herzaky.
Masyarakat diminta bijak menyikapi masalah ini. Pernyataan kubu KLB diminta tak diladeni.
"Publik juga tahu, ini perbuatan yang sangat tidak etis dan tidak patut dari mantan kader ataupun kader gadungan," tutur Herzaky.
Baca: Kantor DPP Partai Demokrat Disebut Tercatat Milik Pribadi
Sebelumnya, Kubu Partai Demokrat versi KLB Sibolangit mendapat informasi banyak aset partai yang menjadi atas nama pribadi. Salah satunya ialah Kantor DPP Partai Demokrat yang berdomisili di Jalan Proklamasi nomor 41, Jakarta.
Juru bicara Partai Demokrat versi KLB Sibolangit Muhammad Rahmad tidak memerinci pemegang aset markas partai berlambang bintang mercy itu. Dia hanya memastikan sertifikat gedung itu bukan atas nama partai.
Rahmad mengatakan Kantor DPP Partai Demokrat dibeli dengan harga Rp100 miliar. Pembelian dilakukan dengan menggunakan uang patungan dari masyarakat dan kader Demokrat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
