Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam Newsmaker Medcom.id dengan tema SBY Patenkan Demokrat Milik Pribadi, Itu Fitnah.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam Newsmaker Medcom.id dengan tema SBY Patenkan Demokrat Milik Pribadi, Itu Fitnah.

SBY Patenkan Nama dan Logo Demokrat Hindari Pencatutan

Nasional partai politik presiden sby sby Partai Demokrat Moeldoko
Siti Yona Hukmana • 18 April 2021 03:03
Jakarta: Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendaftarkan nama dan logo partai berlambang mercy itu sebagai hak kekayaan intelektual (HAKI) atas nama pribadi. Upaya itu disebut untuk menghindari pencatutan jabatan ketua umum (ketum) hingga pemakaian logo partai. 
 
"HAKI itu sangat menentukan untuk dapat melindungi terhadap hak intelektual yang dimiliki Partai Demokrat. Maka itu dia tidak boleh mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat nanti kalau HAKI sudah keluar," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam NewsMaker Medcom.id dengan tema "SBY Patenkan Demokrat Milik Pribadi, Itu Fitnah", Sabtu, 17 April 2021.
 
Baca: Demokrat Persilakan Moeldoko Maju Jadi Caketum Kongres Jika Gentleman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, Herman menyoal pamflet Pray For NTT dan NTB berfoto Moeldoko dengan atribusi Ketum Partai Demokrat tersebar melalui pesan WhatsApp beberapa pekan lalu. Herman menyayangkan hal itu, sebab pemerintah telah menolak penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
 
"Orang hukum, orang pintar harusnya mengerti. Masa Pak Moeldoko orang hebat saja tidak mengerti," ujar Herman. 
 
Meski dinyatakan kalah, kubu Moeldoko melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sidang itu berpotensi bergulir hingga dua tahun karena ada putusan sela, banding, dan lainnya. 
 
Meski begitu, Herman menilai pegurus Partai Demokrat yang sah tidak menyoalkan gugatan tersebut. Menurut dia, ketum yang sah saat ini adalah AHY sesuai keputusan pemerintah. Dia menyebut operasional Partai Demokrat terus berjalan tanpa hambatan. 
 
"Oleh karenanya kita berjalan saja, yang kemudian nanti hak intelektual itu menjadi kepemilikan pengurus yang sah dan terlegitimasi saat ini. Ke depan jangan menggunakan atribut dulu (kubu Moeldoko), itu milik orang lain nanti bisa kita tuntut mereka," tegas Herman. 
 
Herman mewanti-wanti kubu Moeldoko menggunakan nama dan logo Partai Demokrat dalam gugatannya. Partai Demokrat dipastikan akan menuntut kubu Moeldoko jika itu terjadi.
 
Di samping itu, Herman memastikan Partai Demokrat tidak menjadi milik pribadi SBY, meski mendaftarkan nama dan logo partai sebagai harta kekayaan intelektual atas nama pribadinya. SBY melakukan itu dalam kapasitas Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif