Ilustrasi Gedung MPR/DPR. ANT/Yudhi Mahatma.
Ilustrasi Gedung MPR/DPR. ANT/Yudhi Mahatma.

Menghidupkan GBHN Berimbas Revisi Sejumlah UU

Nasional gbhn Amendemen UUD 45
MetroTV • 19 Agustus 2019 07:35
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai wacana mengamendemen terbatas UUD 1945 dengan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berisiko. Bila GBHN dihidupkan lagi, sejumlah aturan perundang-undangan juga harus diubah.
 
"Ketika GBHN diubah, maka akan banyak produk perundang-undangan yang berubah juga," kata Mahfud dalam Program Primetime, Metro TV, Minggu, 18 Agustus 2019.
 
Menghidupkan kembali GBHN juga memiliki risiko konstitusional lain dan potensial mengubah struktur ketatanegaraan. Contohnya, kata dia, seorang calon presiden nantinya tak perlu memiliki visi misi. Sebab, visi misi sudah tertuang dalam UUD 1945.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memang visi misi kan sudah ada di pembukaan UUD 1945, di sana sudah terpampang dasar tujuan, visi, dan misinya," kata Mahfud.
 
Menghidupkan GBHN juga berpotensi mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan begitu, presiden akan diangkat dan diberhentikan oleh MPR.
 
Baca:GBHN Tak Boleh Bertentangan dengan Sistem Presidensial
 
PDI Perjuangan getol menyuarakan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen tengah dibahas. Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
 
Menyetujui kembalinya GBHN bisa membuka pintu amendemen lain, yaitu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika presiden kembali menjadi mandataris MPR, pemilihan presiden cukup dilakukan sekelompok politikus, seperti pada era Orde Baru. Masa jabatan presiden juga tidak dibatasi. (Sandra Odilifia)
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif