Wapres periode 2014-2019 Jusuf Kalla. Foto: MI/Panca Syurkani
Wapres periode 2014-2019 Jusuf Kalla. Foto: MI/Panca Syurkani

Presiden Tiga Periode Dikhawatirkan Otoriter

Nasional Amendemen UUD 45
Kautsar Widya Prabowo • 04 Desember 2019 07:17
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) khawatir kepimpinan presiden tiga periode memunculkan pemerintahan yang sewenang-wenang. Kondisi ini terjadi pada pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto yang berkuasa 32 tahun.
 
"Negara kita ada Pak Harto yang begitu lama timbul otoriter. Tentu ada juga yang baik kayak di Singapura tapi kita tidak bisa memastikan," kata JK di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Menurut dia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang telah diamendemen mengatur masa kepimpinan presiden selama dua periode. Hal itu sesuai dengan muruah demokrasi yang diterapkan selama ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita jalanilah (UUD). Kan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sendiri tidak senang dengan tujuan itu," tutur eks Ketua Umum Partai Golkar itu.
 
Isu penambahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode muncul dalam wacana amendeman UUD 1945. Bila wacana terwujud, seorang presiden bisa memimpin selama 15 tahun.
 
Di sisi lain, ada usulan masa jabatan presiden hanya satu periode. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dari sebelumnya hanya lima tahun per satu periode.
 
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut belum ada kesimpulan yang diambil terkait poin yang akan diubah dari UUD 1945. Ada pihak yang ingin amendemen terbatas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi usulan amendemen tidak terbatas GBHN juga muncul.
 
Dalam menampung aspirasi amendemen UUD 1945, MPR menyambangi elemen masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), contohnya, menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu, 27 November 2019.
 
PBNU sempat mengusulkan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Rekomendasi PBNU kepada MPR itu berdasarkan hasil musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada 2012.
 
"Intinya, PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres (wakil presiden) lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Bamsoet usai bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.
 
Sementara itu, Presiden Jokowi meminta wacana amendemen UUD 1945 dihentikan. Dia menilai pembahasan amendemen melebar dari tujuan utama yakni GBHN. Dia melihat pembahasan amendemen UUD 1945 menyerempet isu masa jabatan dan pemilihan presiden oleh MPR.
 
"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," kata Jokowi, Senin, 2 Desember 2019.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif