Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) usai membuka Munas Partai Golkar. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) usai membuka Munas Partai Golkar. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.

Airlangga Puji Komitmen Jokowi soal Masa Jabatan Presiden

Nasional munas golkar Amendemen UUD 45
Whisnu Mardiansyah • 04 Desember 2019 04:46
Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memuji komitmen Presiden Joko Widodo tak tergiur isu penambahan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan Airlangga saat pembukaan Munas X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Selasa, 3 Desember 2019.
 
"Terima kasih, apresiasi kepada Presiden Joko Widodo di tengah kesibukan Beliau, Bapak Jokowi selalu menyempatkan diri hadir dalam setiap acara kita. Pak Jokowi adalah tokoh panutan kita semua. Selalu jaga prinsip-prinsip pembatasan periodisasi kekuasaan," kata Airlangga.
 
Dalam kesempatan itu, Airlanggga pun sempat berkelakar mengenai tempat penyelengaraan Munas X di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kuning yang identik dengan warna kebesaran Partai Golkar dan Mega dikaitkan dengan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di samping itu ada kuning memang ingin dekat dengan Mega terlebih khusus kami," kelakar Airlangga yang disambut riuh para peserta Munas.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta wacana amendemen UUD 1945 dihentikan. Dia menilai pembahasan amendemen melebar dari tujuan utama yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
 
"Lebih baik tidak usah amendemen," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Desember 2019.
 
Jokowi mengaku ragu amendemen cuma fokus pada pembahasan GBHN. Ia menyadari pembahasan amendemen UUD 1945 akan melebar ke isu lain.
 
Dugaan itu menjadi kenyataan. Pembahasan amendemen UUD 1945 turut menyerempet isu masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR.
 
"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," ujar dia.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif