Jakarta: Fraksi NasDem di DPR bakal berusaha keras mengesahkan sejumlah revisi atau rancangan undang-undang (RUU). Pasalnya, bakal beleid tersebut dinilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Fraksi NasDem akan mati-matian pada tahun sidang ini," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi, Selasa, 17 Agustus 2021.
Fokus diberikan kepada revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Amendemen difokuskan terhadap penyederhanaan proses seseorang agar bisa menjadi dokter.
Baca: DPR Targetkan 7 RUU Disahkan di Masa Persidangan 2021-2022
"Kita butuh debirokratisasi dalam proses seseorang menjadi dokter," ungkap dia.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) juga mendapatkan perhatian. Selain memberikan payung hukum yang komprehensif kepada korban, bakal aturan ini diharapkan bisa menjadi contoh dialog kebangsaan yang baik. Pasalnya, RUU PKS mendapat sejumlah pertentangan.
"Kita berusaha ini bisa menjadi ruang dialog kebangsaaan dan bisa disahkan pada Hari Ibu (22 Desember 2021) di akhir tahun," ujar dia.
NasDem juga fokus kepada RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Proses pembahasan RUU ini tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPR.
"Kita desak agar pimpinan segera melanjutkan," ujar dia.
Jakarta: Fraksi NasDem di
DPR bakal berusaha keras mengesahkan sejumlah revisi atau rancangan undang-undang (
RUU). Pasalnya, bakal beleid tersebut dinilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Fraksi NasDem akan mati-matian pada tahun sidang ini," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi, Selasa, 17 Agustus 2021.
Fokus diberikan kepada revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Amendemen difokuskan terhadap penyederhanaan proses seseorang agar bisa menjadi dokter.
Baca:
DPR Targetkan 7 RUU Disahkan di Masa Persidangan 2021-2022
"Kita butuh debirokratisasi dalam proses seseorang menjadi dokter," ungkap dia.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) juga mendapatkan perhatian. Selain memberikan payung hukum yang komprehensif kepada korban, bakal aturan ini diharapkan bisa menjadi contoh dialog kebangsaan yang baik. Pasalnya, RUU PKS mendapat sejumlah pertentangan.
"Kita berusaha ini bisa menjadi ruang dialog kebangsaaan dan bisa disahkan pada Hari Ibu (22 Desember 2021) di akhir tahun," ujar dia.
NasDem juga fokus kepada RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Proses pembahasan RUU ini tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPR.
"Kita desak agar pimpinan segera melanjutkan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
