Jakarta: Pemerintah terus memperkuat pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Penguatan itu dilakukan di laut, darat, dan udara mencegah gangguan yang muncul dari luar.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah melakukan gebrakan di Laut Natuna pada awal 2020. Saat itu, kapal-kapal China dengan sangat provokatif masuk ke wilayah perairan Natuna.
"Kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden (Presiden Joko Widodo) ke sini, saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 24 November 2021.
Menurut dia, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur tersebut, baik yang berbendera maupun tidak berbendera.
Selain melakukan penguatan dari dalam, lanjut Mahfud, pemerintah melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan. Seperti, bagaimana cara menangani pencurian, kapal mata-mata, hingga penyelundupan.
"Sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud.
Baca: Eskalasi di Natuna Dinilai Pertimbangan Jokowi Menunjuk Andika Jadi Panglima TNI
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan pemerintah juga meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal tersebut bukti bahwa negara berkomitmen mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT).
"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," papar Mahfud.
Sesuai pesan Presiden, terang dia, penjagaan di perbatasan akan dilakukan dengan pengawasan, patroli, dan pembangunan di bidang ekonomi. "Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," tegas Mahfud.
Jakarta: Pemerintah terus memperkuat
pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di
Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Penguatan itu dilakukan di laut, darat, dan udara mencegah gangguan yang muncul dari luar.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD mengatakan pemerintah telah melakukan gebrakan di Laut Natuna pada awal 2020. Saat itu, kapal-kapal China dengan sangat provokatif masuk ke wilayah perairan Natuna.
"Kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden (Presiden Joko Widodo) ke sini, saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 24 November 2021.
Menurut dia, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur tersebut, baik yang berbendera maupun tidak berbendera.
Selain melakukan penguatan dari dalam, lanjut Mahfud, pemerintah melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan. Seperti, bagaimana cara menangani pencurian, kapal mata-mata, hingga penyelundupan.
"Sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud.
Baca:
Eskalasi di Natuna Dinilai Pertimbangan Jokowi Menunjuk Andika Jadi Panglima TNI
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan pemerintah juga meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal tersebut bukti bahwa negara berkomitmen mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT).
"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," papar Mahfud.
Sesuai pesan Presiden, terang dia, penjagaan di perbatasan akan dilakukan dengan pengawasan, patroli, dan pembangunan di bidang ekonomi. "Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," tegas Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
