Survei: 69,5% Warga Tak Ingin Masa Jabatan Presiden Berubah

Jakarta: Survei Akar Rumput Stratejik Konsulting (ARSC) menyebut mayoritas responden tak ingin ketentuan batas maksimal seseorang menjadi presiden atau masa jabatan kepala negara berubah. Wacana amendemen pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak diinginkan. "Publik tidak mendukung wacana amandemen perubahan masa jabatan presiden," kata peneliti ARSC, Bagus Balghi dalam rilis survei Sumber Kepempimpinan Nasional Menuju 2024, Sabtu, 22 Mei 2021. Dia menyebut sebanyak 69,5 persen responden tak setuju dengan wacana amendemen batas maksimal seseorang menjabat sebagai presiden. Meski revisi bisa membuat Joko Widodo (Jokowi) kembali nyapres pada 2024. "Dalam bayangan publik, Jokowi tidak lagi menjadi kontestan di Pemilu 2024," ungkap dia. Hal itu juga berlaku kalau wacana amendemen UUD tak berhasil. Mayoritas responden tak setuju Jokowi maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Sebanyak 71,65 persen responden tidak setuju (Jokowi maju sebagai Cawapres 2024)," sebut dia. Baca: Amendemen UUD 1945 Berpotensi Jadi Kotak Pandora Di sisi lain, responden menginginkan Kepala Negara menyatakan dukungan terhadap salah satu calon. Dukungan diberikan kepada sosok yang dinilai bakal meneruskan kebijakan strategis nasional. "Publik berharap program kerja Jokowi dalam pembangunan strategis terjaga estafetnya," ujar dia. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden selama 26 April hingga 8 Mei 2021 melalui wawancara telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Adapun margin of eror survei sekitar 2,9 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.