Jakarta: Wacana amendemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dianggap bak membuka kotak pandora. Amendemen yang bertujuan awal kembali menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat ditunggangi untuk membahas masalah lain.
"Tapi malah melebar ke mana-mana," kata Ketua Fraksi NasDem di MPR, Taufik Basari, di diskusi virtual Denpasar 12 bertemakan Membedah Wacana Amendemen UUD 1945, Rabu, 24 Maret 2021.
Salah satu bukti fokus amendemen UUD 1945 melebar dari tujuan awal yaitu wacana pengubahan batas jabatan presiden. Bahkan, topik tersebut lebih banyak diperbincangkan dari wacana awal yaitu mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Tak hanya itu, amendemen kelima ini juga berpotensi membuka kotak pandora lainnya. Di antaranya, upaya mengubah hal mendasar pada ideologi negara. Hal itu tidak bisa dihindarkan karena ada kekuatan tertentu yang ingin melakukan hal tersebut.
"Itu (perubahan ideologi negara) juga bisa dikatakan sebagai kotak pandora yang harus siap-siap dibuka jika ingin melakukan amendemen kelima UUD 1945," ungkap dia.
Baca: NasDem Kritik Wacana Jabatan Presiden 3 Periode
Topik lain yang berpotensi disinggung pada amendemen kelima UUD 1945 yaitu menghidupkan kembali kekuatan hukum MPR. Namun, hal ini harus menjadi perhatian karena tidak ada jalur mengevaluasi produk hukum yang dikeluarkan MPR.
"Bagaimana jika ada permasalahan dalam ketetapan MPR itu, sementara ketetapan MPR tidak bisa diuji di MK (Mahkamah Konstitusi)," sebut dia.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyebut parlemen saat ini fokus mengakomodasi PPHN dalam pembahasan amendemen UUD 1945. Namun, ada beberapa catatan terkait wacana tersebut.
Salah satunya, penyesuaian pembangunan dengan perkembangan zaman. "Bagaimana jika nanti ternyata presiden yang terpilih yang kemudian memiliki visi tertentu sesuai kondisi zaman dan sebagainya. Malah (program presiden) terikat PPHN yang justru menggeser arah sistem presidensial," ujar dia.
Jakarta: Wacana amendemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dianggap bak membuka kotak pandora. Amendemen yang bertujuan awal kembali menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (
GBHN) dapat ditunggangi untuk membahas masalah lain.
"Tapi malah melebar ke mana-mana," kata Ketua Fraksi
NasDem di MPR, Taufik Basari, di diskusi virtual Denpasar 12 bertemakan Membedah Wacana Amendemen UUD 1945, Rabu, 24 Maret 2021.
Salah satu bukti fokus amendemen UUD 1945 melebar dari tujuan awal yaitu wacana pengubahan batas jabatan presiden. Bahkan, topik tersebut lebih banyak diperbincangkan dari wacana awal yaitu mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Tak hanya itu, amendemen kelima ini juga berpotensi membuka kotak pandora lainnya. Di antaranya, upaya mengubah hal mendasar pada ideologi negara. Hal itu tidak bisa dihindarkan karena ada kekuatan tertentu yang ingin melakukan hal tersebut.
"Itu (perubahan ideologi negara) juga bisa dikatakan sebagai kotak pandora yang harus siap-siap dibuka jika ingin melakukan amendemen kelima UUD 1945," ungkap dia.
Baca:
NasDem Kritik Wacana Jabatan Presiden 3 Periode
Topik lain yang berpotensi disinggung pada
amendemen kelima UUD 1945 yaitu menghidupkan kembali kekuatan hukum MPR. Namun, hal ini harus menjadi perhatian karena tidak ada jalur mengevaluasi produk hukum yang dikeluarkan MPR.
"Bagaimana jika ada permasalahan dalam ketetapan MPR itu, sementara ketetapan MPR tidak bisa diuji di MK (Mahkamah Konstitusi)," sebut dia.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyebut parlemen saat ini fokus mengakomodasi PPHN dalam pembahasan amendemen UUD 1945. Namun, ada beberapa catatan terkait wacana tersebut.
Salah satunya, penyesuaian pembangunan dengan perkembangan zaman. "Bagaimana jika nanti ternyata presiden yang terpilih yang kemudian memiliki visi tertentu sesuai kondisi zaman dan sebagainya. Malah (program presiden) terikat PPHN yang justru menggeser arah sistem presidensial," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
