Jakarta: Fraksi NasDem di MPR mengkritik wacana perubahan periode jabatan presiden menjadi tiga kali. Perubahan tersebut tidak dibutuhkan untuk menjamin Indonesia tetap demokratis.
"Belum ada kebutuhan mendasar atau mendessk melakukan perubahan jabatan presiden," kata Ketua Fraksi NasDem di MPR Taufik Basari dalam diskusi virtual Denpasar 12 bertemakan Membedah Wacana Amendemen UUD 1945, Rabu, 24 Maret 2021.
Anggota Komisi III DPR itu menilai, ketentuan periode jabatan presiden sudah wajar. Tujuannya, untuk mendukung iklim demokrasi Indonesia.
"Posisi sekarang yaitu dua kali masa jabatan. Itu sudah cukup demokratis," ungkap dia.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu bakal mengkaji alasan di balik wacana tersebut. Perlu pembahasan secara mendalam agar keputusan yang diambil tepat.
"Apakah ada kebutuhan itu atau tidak, itu bisa kita kaji bersama-sama," ujar dia.
Baca: Perubahan Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Merugikan Jokowi
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Valina Singka menyebut semangat amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu politik demokratis. Tidak bisa dilepaskan dari semangat reformasi yang terjadi pada 1998.
"Selalu ada kaitan antara reformasi konstitusi dengan demokratisasi. Oleh karena itu konstitusi selalu diatur pembatasan kekuasaan," kata Valina.
Sebelumnya, wacana perubahan jabatan presiden menjadi salah satu topik hangat saat rencana amendemen UUD 1945 mulai dibahas. Wacana itu mengemuka pertama kali pada 2019.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana perubahan periode masa jabatan tersebut. Bahkan, Kepala Negara mengecap orang yang memunculkan wacana tersebut adalah pihak yang ingin mencari muka, menampar muka, hingga menjerumuskannya.
Jakarta: Fraksi NasDem di MPR mengkritik wacana perubahan periode jabatan presiden menjadi tiga kali. Perubahan tersebut tidak dibutuhkan untuk menjamin Indonesia tetap demokratis.
"Belum ada kebutuhan mendasar atau mendessk melakukan perubahan jabatan presiden," kata Ketua Fraksi NasDem di
MPR Taufik Basari dalam diskusi virtual Denpasar 12 bertemakan Membedah Wacana Amendemen UUD 1945, Rabu, 24 Maret 2021.
Anggota Komisi III DPR itu menilai, ketentuan periode jabatan presiden sudah wajar. Tujuannya, untuk mendukung iklim demokrasi Indonesia.
"Posisi sekarang yaitu dua kali masa jabatan. Itu sudah cukup demokratis," ungkap dia.
Anggota Badan Legislasi (Baleg)
DPR itu bakal mengkaji alasan di balik wacana tersebut. Perlu pembahasan secara mendalam agar keputusan yang diambil tepat.
"Apakah ada kebutuhan itu atau tidak, itu bisa kita kaji bersama-sama," ujar dia.
Baca:
Perubahan Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Merugikan Jokowi
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Valina Singka menyebut semangat
amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu politik demokratis. Tidak bisa dilepaskan dari semangat reformasi yang terjadi pada 1998.
"Selalu ada kaitan antara reformasi konstitusi dengan demokratisasi. Oleh karena itu konstitusi selalu diatur pembatasan kekuasaan," kata Valina.
Sebelumnya, wacana perubahan jabatan presiden menjadi salah satu topik hangat saat rencana amendemen UUD 1945 mulai dibahas. Wacana itu mengemuka pertama kali pada 2019.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana perubahan periode masa jabatan tersebut. Bahkan, Kepala Negara mengecap orang yang memunculkan wacana tersebut adalah pihak yang ingin mencari muka, menampar muka, hingga menjerumuskannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SUR)
