Kepala Otorita IKN Susun Aturan Struktur Organisasi

Jakarta: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tengah menggodok aturan bersama kementerian dan lembaga. Penyusunan aturan ini agar organisasi IKN lincah dan memiliki tata kelola baik.  "Kami ingin memastikan juga nanti ada satu bentuk yang benar-benar lincah, namun masih tadi memenuhi kaidah-kaidah tata kelola yang baik sehingga kita benar-benar memiliki satu institusi yang istilahnya lincah atau agile tapi dengan governance yang baik," ujar Bambang di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 18 Maret 2022. Sejak awal, Bambang ingin memastikan agar tata kelola otorita IKN baik. Sebab, itu menjadi prasyarat untuk menarik investor. "Makin kita memiliki satu governance yang baik, makin investor percaya bahwa kita punya kredibilitas dan tentunya nanti trust-nya akan terbangun," ujar Bambang. Baca: 70% Lahan IKN Nusantara akan Ditanam Pohon Bambang menjelaskan dalam organisasi yang dipimpinnya ada Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus regulator. Namun, ada badan usaha yang mengurus pelaksanaan pembangunan dan menarik investor.  Ia berharap pola kerja sama antara pemerintah dengan swasta bisa berlangsung dinamis. Selain itu, payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal organisasi yang dipimpinnya bisa segera terbit. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera selesaikan untuk Perpres organisasi ini karena memang ini sudah ditunggu," ucap dia. Bambang mengatakan telah konsultasi publik dalam pembentukan struktur Otorita IKN agar lebih baik. Bambang berharap dapat menyerap aspirasi dari masyarakat. Menurut dia, terkait mundurnya SoftBank sebagai salah satu calon investor dalam pembangunan IKN tidak perlu dikhawatirkan. Ia optimistis dengan membangun struktur Otorita IKN yang baik, investor akan datang. Menurutnya, mitra-mitra itu berbagai macam. Ada institusi besar, menengah, ataupun hanya pada satu sektor jenis tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau komersil area.  "Jadi mohon juga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dengan satu mundur karena ini merupakan proses, proses dari satu kerja sama dengan swasta yang sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini," jelas dia.