Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal

Jakarta: Kementerian Agama memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai 1 Desember 2021. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. "Diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH tersebut selanjutnya wajib dipedomani dalam setiap aktivitas layanan yang dilaksanakan oleh BLU BPJPH," ujar Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Rabu, 16 Maret 2021. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021. Regulasi ini tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Aqil mengatakan penetapan peraturan tarif layanan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia. "Ini juga komitmen pemerintah untuk hadir dalam memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal untuk seluruh masyarakat di Indonesia," kata dia. Jenis Tarif Aqil menjelaskan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 mengatur tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas dua jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium, serta penggunaan kendaraan bermotor. Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi, layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare), layanan permohonan sertifikasi halal, layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal, dan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri. Sementara itu, layanan akreditas LPH meliputi, layanan akreditasi LPH, layanan perpanjangan akreditasi LPH, layanan reakreditasi level LPH, dan layanan penambahan lingkup LPH.       Biaya Self Declare Aqil menjelaskan layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) dikenakan tarif nol rupiah atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. “Untuk tahun 2021, besaran pembayaran komponen biaya layanan self declare yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300 ribu,” ujar dia. Baca: BPJPH, LPH, dan MUI Terlibat dalam Proses Sertifikasi Halal Jumlah ini untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal sebesar Rp25 ribu, untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH Rp25 ribu, untuk komponen insentif pendamping PPH Rp150 ribu, dan untuk komponen sidang fatwa halal MUI Rp100 ribu. “Adapun besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibebankan kepada pemberi fasilitasi pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara,” ujar dia. Secara teknis, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pada BPJPH Mastuki menambahkan pihaknya telah menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Surat keputusan ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) untuk melaksanakan kewajiban bersertifikat halal dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya. Penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha ditentukan menggunakan kriteria sebagai berikut: Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal Tidak menggunakan bahan yang berbahaya Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomaris (usaha rumahan bukan usaha pabrik) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.   Rincian Tarif Layanan Mastuki menjelaskan permohonan sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler dikenakan tarif layanan. Tarif layanan terdiri atas komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal. Pembayaran komponen itu disetorkan pelaku usaha ke rekening Badan Layanan Umum BPJPH. “Pembayaran dilakukan oleh pelaku usaha setelah LPH menyerahkan rincian biaya kepada BPJPH untuk diterbitkan menjadi satu kesatuan tagihan komponen biaya,” jelas dia. Sebagai contoh, biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp300 ribu ditambah pemeriksaan kehalalan produk UMK LPH maksimal sebesar Rp350 ribu. Sehingga total biaya Rp650 ribu. Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp8 juta. Terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp5 juta dan biaya pemeriksaan LPH maksimal Rp3 juta. Berikut komponen biaya permohonan Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat): Permohonan Sertifikat Halal: Usaha Mikro dan Kecil: Rp300 ribu Usaha Menengah: Rp5 juta Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12,5 juta. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal: Usaha Mikro dan Kecil: Rp200 ribu Usaha Menengah: Rp2,4 juta Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5 juta Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp800 ribu Berikut Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Produk dalam positif list atau produk dengan proses atau material sederhana: Rp350 ribu Pangan olahan: Rp350 ribu Obat: Rp350 ribu Kosmetik: Rp350 ribu Barang Gunaan: Rp350 ribu Jasa: Rp350 ribu Restoran/Katering/Kantin: Rp350 ribu Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan: Rp350 ribu Berikut Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Menengah, Besar Dan/Atau Luar Negeri: Produk dalam positif list atau produk dengan proses atau material sederhana: Rp3 juta Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial Rp6.468.750 Flavour dan Fragrance: Rp7.652.500 Produk Rekayasa Genetika Rp5.412.500 Obat, kosmetik, produk biologi Rp5,9 juta Vaksin Rp21.125.000 Gelatin Rp7.912.000 Barang Gunaan dan Kemasan Rp3.937.000 Jasa: Rp5.275.000 Restoran/Katering/Kantin Rp3.687.500 Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan Rp3.937.000.