Lockdown Papua Dianggap Tidak Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Jakarta: Rencana penguncian wilayah (lockdown) di Papua selama satu bulan dikritik. Kebijakan ini dinilai tak sejalan dengan arahan pemerintah pusat.  Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Lisman Hasibuan mengatakan kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe seolah tak mengindahkan instruksi Presiden Joko Widodo. Ia menilai Lukas lebih patuh instruksi dari partainya.   "Kami melihat bahwa Gubernur Papua Lebih mendengar apa arahan Ketum (Ketua Umum) Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang selama ini mengatakan bahwa negara gagal dalam hadapi pandemi covid-19," kata Lisman dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Juli 2021.  Lisman menilai Lukas yang juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Papua itu tak paham esensi dari penguncian wilayah. Pasalnya, ada banyak dampak ekonomi yang ditimbulkan imbas kebijakan ini.   Baca: Cegah Penyebaran Covid-19, Papua Berencana Lockdown pada Agustus Menurut dia, bukan kali ini saja Lukas tak mengindahkan instruksi pemerintah pusat. Sebelumnya, Lukas memberhentikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy dengan mengabaikan putusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.   "Ini merupakan preseden yang buruk," tegas Lisman.  Masyarakat Papua diminta bersiap menghadapi kemungkinan lockdown pada Agustus 2021. Gubernur Lukas mengharapkan bupati dan wali kota se-Papua menjalankan kebijakan yang telah maupun yang akan dikeluarkan untuk memperlancar penyelenggaraan PON XX Papua 2021.