Ngabalin Sebut Pelabelan Jokowi The King of Lip Service Bukan Kritik

Jakarta: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melabelkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service dalam menyampaikan kritikan beberapa waktu lalu. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai pelabelan itu tidak tepat. "Menyebutkan seorang Presiden The King of Lip Service itu saya tekankan artinya raja membual. Itu artinya nyinyir, itu bukan kritik. Anda memberikan penialian itu kepada Presiden sebagai sosok pembual," kata Ngabalin dalam program Crosscheck by Medcom.id bertema Jokowi The King of Lip Service, Itu Sadis, Minggu, 4 Juli 2021. Dia sangat kecewa dengan penyebutan itu. Dia mengatakan masyarakat Indonesia terlahir sebagai orang yang memiliki peradaban intelektual. "Menurut saya ini tidak pantas, saya tidak menyebutkan sadis, tidak pantas keluar dari mulut, dari coretan tangan mahasiswa, apalagi mahasiswa Indonesia," kata dia. Menurut Ngabalin, mahasiswa memiliki pengetahuan tinggi dengan satu sifat yang mendasar, yaitu kemampuan analisis yang tajam. Dia menyebut Presiden selalu membuka lebar kritikan dari masyarakat, termasuk mahasiwa. "Dia boleh kritik, tapi kalau dia nyinyir kemudian menyebutkan The King of Lip Service itu apa artinya? keluar dari mulut mahasiswa, keluar dari tokoh-tokoh muda masyarakat intelektual yang kita harapkan 5-10 tahun akan datang memegang tangguh kepemimpinan ini," ungkap Ngabalin. Ngabalin meminta mahasiwa menyampaikan kritikan dengan sopan santun. Dia bersedia mempertemukan mahasiswa dengan Kepala Negara. "Kalau dia lewat tempat itu kepengin jumpa dengan Presiden, sudah deh saya orang yang bisa atur itu untuk kalian bisa jumpa dengan Presiden, ngobrol, bicara, diskusi terbuka," ujar Ngabalin. Baca: BEM UI Unggah 'Jokowi The King of Lip Service', Ini Tanggapan UI Julukan The King of The Lip Service diberikan karena Presiden Jokowi dinilai sering janji manis kepada masyarakat. Pertama, terkait pernyataan rindu didemo. Padahal, banyak aktivis dan mahasiwa yang ditangkap saat unjuk rasa. Kedua, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ngabalin mengatakan kritikan harus mempunyai referensi yang kuat. Menurut dia, Jokowi selalu memerintahkan untuk merevisi UU ITE. "Karena beliau tidak ingin ada lagi orang yang dikriminalisasi," ujar Ngabalin. Terkait KPK, Ngabalin meminta masyarakat tidak terkontaminasi kepentingan-kepentingan politik. Menurut dia, tidak ada pelemahan terhadap KPK. Pemerintah hanya menjalankan perintah perundang-undangan. Ada beberapa regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK ke pegawai ASN, dan Peraturan Internal KPK Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK. Dia meminta semua pihak memahami peraturan tersebut. "Jadi, saya juga mengatakan ada frasa, ada diksi, narasi yang kira-kira bisa memberikan pencerahan kepada ruang publik sebagai representasi dari masyarakat terpelajar di Tanah Air," kata dia.