Jakarta: Sekretaris Jenderal Organisasi Masyarakat (Ormas) Beringin Karya (Berkarya) Indonesia, Badarudin Andi Picunang, angkat bicara soal pernyataan video dari Hasnaeni Moein 'si Wanita Emas' yang mengatakan adanya nego dari Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan administrasi Partai Republik Satu. Dia menegaskan nego-nego tersebut tidak ada.
"Saya ada bersama dengan Pak Hasyim (Ketua KPU) dan juga Hasnaeni (Ketum Partai Republik Satu) saat itu, setahu saya tidak ada janji-janji seperti yang dinarasikan. Saya juga merasakan bagaimana susahnya saat ikut verifikasi di tahun 2017 untuk Pemilu 2019, kemudian bagaimana rumitnya pendaftaran untuk Pemilu 2024," kata Badarudin, Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.
Saat itu, Badar diminta Hasnaeni membantu Partai Republik Satu membenahi data dan tim IT. Badar yang menjabat Sekjen Partai Berkarya juga sempat mengantarkan Partai Berkarya ikut pendaftaran pada 7 Agustus 2014, namun akibat kisruh internal yang tak kunjung padam akhirnya partainya tidak lolos tahap pendaftaran.
Menurut Badar, apabila ada partai yang tidak lolos verifikasi, mungkin karena data yang dimiliki tidak ada atau tidak lengkap. Dia menegaskan KPU bekerja secara independen dalam menyeleksi partai politik peserta pemilu. Bahkan, pemerintah pun tak boleh mengintervensi.
Dia juga membantah keterlibatan pimpinan KPU dan IT KPU meloloskan partai politik yang ada. Dia menjelaskan partai politik yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu sudah mempersiapkan semua datanya secara lengkap sebelum berproses di KPU.
"Sosialisasi oleh KPU sudah dilakukan sebelum masuk tahapan. Coba tanya partai yang lolos, pasti merasakan bagaimana susahnya mereka mempersiapkan proses verifikasi tersebut," ujar dia.
Menurut dia, setiap memasuki tahun politik, apa pun bisa dilakukan politikus jika ada partai politik yang dirugikan atau tidak lolos menjadi peserta pemilu. Seperti kasus Hasnaeni.
"Dan, saya tahu ini tidak sesuai fakta, apalagi saya kenal benar Ibu Hasnaeni ini, sudah seperti adik saya sendiri, dia ada sedikit masalah internal kemudian dia ada penyakit depresi. Terlebih saat ini beliau sedang ada di dalam tahanan kejaksaan, sehingga semakin membuat beliau depresi berat sehingga apa yang diucapkannya bisa saja tidak sesuai dengan fakta," kata dia.
Badar menuturkan kalau masuk ke ranah politis, antara percaya dan tidak percaya tergantung kepada kepentingan. Dia pun mendoakan masalah Hasnaeni dan Ketua KPU segera selesai.
"Jangan sampai info yang beredar ditunggangi kepentingan politik tertentu. Bahkan isu penundaan Pemilu 2024 mewarnai polemik ini. Kasihan rakyat dan negara, pemilu harus berjalan sesuai tahapan dan peraturan yang sudah ditetapkan," ucap dia.
Dia pun berharap aparat penegak hukum turun tangan untuk memastikan kebenaran masalah tersebut. "Ini masalah aib, soal benar tidaknya tidak baik dipertontonkan. Setelah terbukti di kepolisian baru masuk ranah DKPP untuk tindak lanjutnya," ujar dia.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Organisasi Masyarakat (Ormas) Beringin Karya (Berkarya) Indonesia, Badarudin Andi Picunang, angkat bicara soal pernyataan video dari
Hasnaeni Moein 'si Wanita Emas' yang mengatakan adanya nego dari Ketua
KPU, Hasyim Asy'ari, dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan administrasi Partai Republik Satu. Dia menegaskan nego-nego tersebut tidak ada.
"Saya ada bersama dengan Pak Hasyim (Ketua KPU) dan juga Hasnaeni (Ketum Partai Republik Satu) saat itu, setahu saya tidak ada janji-janji seperti yang dinarasikan. Saya juga merasakan bagaimana susahnya saat ikut verifikasi di tahun 2017 untuk Pemilu 2019, kemudian bagaimana rumitnya pendaftaran untuk Pemilu 2024," kata Badarudin, Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.
Saat itu, Badar diminta Hasnaeni membantu
Partai Republik Satu membenahi data dan tim IT. Badar yang menjabat Sekjen Partai Berkarya juga sempat mengantarkan Partai Berkarya ikut pendaftaran pada 7 Agustus 2014, namun akibat kisruh internal yang tak kunjung padam akhirnya partainya tidak lolos tahap pendaftaran.
Menurut Badar, apabila ada partai yang tidak lolos verifikasi, mungkin karena data yang dimiliki tidak ada atau tidak lengkap. Dia menegaskan KPU bekerja secara independen dalam menyeleksi partai politik peserta pemilu. Bahkan, pemerintah pun tak boleh mengintervensi.
Dia juga membantah keterlibatan pimpinan KPU dan IT KPU meloloskan partai politik yang ada. Dia menjelaskan partai politik yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu sudah mempersiapkan semua datanya secara lengkap sebelum berproses di KPU.
"Sosialisasi oleh KPU sudah dilakukan sebelum masuk tahapan. Coba tanya partai yang lolos, pasti merasakan bagaimana susahnya mereka mempersiapkan proses verifikasi tersebut," ujar dia.
Menurut dia, setiap memasuki tahun politik, apa pun bisa dilakukan politikus jika ada partai politik yang dirugikan atau tidak lolos menjadi peserta pemilu. Seperti kasus Hasnaeni.
"Dan, saya tahu ini tidak sesuai fakta, apalagi saya kenal benar Ibu Hasnaeni ini, sudah seperti adik saya sendiri, dia ada sedikit masalah internal kemudian dia ada penyakit depresi. Terlebih saat ini beliau sedang ada di dalam tahanan kejaksaan, sehingga semakin membuat beliau depresi berat sehingga apa yang diucapkannya bisa saja tidak sesuai dengan fakta," kata dia.
Badar menuturkan kalau masuk ke ranah politis, antara percaya dan tidak percaya tergantung kepada kepentingan. Dia pun mendoakan masalah Hasnaeni dan Ketua KPU segera selesai.
"Jangan sampai info yang beredar ditunggangi kepentingan politik tertentu. Bahkan isu penundaan Pemilu 2024 mewarnai polemik ini. Kasihan rakyat dan negara, pemilu harus berjalan sesuai tahapan dan peraturan yang sudah ditetapkan," ucap dia.
Dia pun berharap aparat penegak hukum turun tangan untuk memastikan kebenaran masalah tersebut. "Ini masalah aib, soal benar tidaknya tidak baik dipertontonkan. Setelah terbukti di kepolisian baru masuk ranah DKPP untuk tindak lanjutnya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
