Parpol Harus Perjuangkan Penolakan Sistem Proporsional Tertutup

Jakarta: Sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik parlemen berkumpul untuk menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan, sistem pemilu ranah parpol bukan Mahkamah Konstitusi (MK) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Penolakan sistem proporsional tertutup atau sistem pencoblosan harus diperjuangkan oleh partai politik," ungkap Ahmad Ali di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Desember 2023. Ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir antara lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Nasdem Jhonny Plate, dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara. "Kami menolak proporsional tertutup. Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata Airlangga Hartarto.   Sebelumnya melalui fraksi di DPR, delapan partai yang menggelar pertemuan ini telah menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup pada 2 Januari 2023. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif. Menurutnya dengan sistem itu, dikhawatirkan akan memperkuat kembali sistem oligarki kepartaian dan melemahkan prinsip pemilihan umum secara langsung. "Sistem proporsional tertutup bisa menghambat keinginan langsung rakyat dalam memilih secara langsung, kita akan kembali lagi ke model Pemilu di zaman Orde Baru," kata Ikhwan Arif. Ikhwan berpendapat, sistem proporsional tertutup memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah menghambat partisipasi publik dalam Pemilu, serta mempersempit kesempatan publik dalam hubungan antara pemilih dan wakil rakyat yang ingin dipilih.