Jakarta: Pemilihan sosok yang menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disebut mencerminkan sikap politik akomodatif Presiden Joko Widodo. Jokowi tetap berusaha merangkul seluruh pihak.
“Style Pak Jokowi enggak berubah, politik akomodatif dan merangkul,” kata Adi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Adi mencontohkan penunjukan Habib Luthfi yang dikenal sebagai ulama kharismatik dan irit bicara politik. Publik kaget Jokowi memilih seorang ulama besar sebagai salah satu 'pembisiknya'.
"Pesannya adalah tuduhan Jokowi anti ulama terbantahkan karena ada simbol ulama di dalam pemerintahan,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.
Langkah Jokowi diharapkan bisa mendukung pemerintahan lima tahun ke depan. Jokowi tak punya alasan untuk tak mewujudkan visi dan misinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Toh, Jokowi memiliki dukungan politik yang cukup kuat.
Adi menyebut posisi Dewan Pertimbangan Presiden bukan jabatan 'kacangan'. Posisi itu krusial karena memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden.
“Melihat dari komposisi saat ini tentu kita semua berharap keputusan stategis kebangsaan bisa diberikan,” jelasnya.
Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto ditunjuk memimpin tim 'pembisik' kepala negara itu.
Pengangkatan sembilan anggota Wantimpres itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan dalam Wantimpres periode 2019-2024. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Selain Wiranto, Jokowi memilih anggota Wantimpres 2014-2019 Sidarto Danusubroto, politikus senior Partai Golkar Agung Laksono, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Putri Kuswisnu Wardhani, pemilik Medco Group Arifin Panigoro, bos Mayapada Dato Sri Tahir, politikus senior PPP Mardiono, tokoh Nahdlatul Ulama Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Jakarta: Pemilihan sosok yang menduduki jabatan
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disebut mencerminkan sikap politik akomodatif Presiden Joko Widodo. Jokowi tetap berusaha merangkul seluruh pihak.
“
Style Pak Jokowi enggak berubah, politik akomodatif dan merangkul,” kata Adi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Adi mencontohkan penunjukan Habib Luthfi yang dikenal sebagai ulama kharismatik dan irit bicara politik. Publik kaget Jokowi memilih seorang ulama besar sebagai salah satu 'pembisiknya'.
"Pesannya adalah tuduhan Jokowi anti ulama terbantahkan karena ada simbol ulama di dalam pemerintahan,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.
Langkah Jokowi diharapkan bisa mendukung pemerintahan lima tahun ke depan. Jokowi tak punya alasan untuk tak mewujudkan visi dan misinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Toh, Jokowi memiliki dukungan politik yang cukup kuat.
Adi menyebut posisi Dewan Pertimbangan Presiden bukan jabatan 'kacangan'. Posisi itu krusial karena memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden.
“Melihat dari komposisi saat ini tentu kita semua berharap keputusan stategis kebangsaan bisa diberikan,” jelasnya.
Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto ditunjuk memimpin tim 'pembisik' kepala negara itu.
Pengangkatan sembilan anggota Wantimpres itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan dalam Wantimpres periode 2019-2024. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Selain Wiranto, Jokowi memilih anggota Wantimpres 2014-2019 Sidarto Danusubroto, politikus senior Partai Golkar Agung Laksono, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Putri Kuswisnu Wardhani, pemilik Medco Group Arifin Panigoro, bos Mayapada Dato Sri Tahir, politikus senior PPP Mardiono, tokoh Nahdlatul Ulama Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
