Jakarta: Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai terpilihnya Wiranto tak lepas dari pengalaman di bidang politik, hukum, dan keamanan. Khairul menyebut Wiranto telah khatam dalam penanganan konflik.
"Kalau pertimbangan, saya kira lebih pada senioritas dan jam terbang. Beliau sudah menjadi pejabat sejak masa Orde Baru, melewati dan terlibat dalam sejumlah konflik. Baik politik maupun keamanan," kata Khairul kepada Medcom.id, Jum'at 13 Desember 2019.
Wiranto dinilai mampu menangani konflik dengan baik. Penanganan konflik itu terbukti sejak Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI hingga Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Kiprah beliau enggak pernah jauh dari konflik. Termasuk dalam hal konflik antarpejabat, seperti sempat terjadi antara TNI di masa Gatot Nurmantyo, dengan Pak Ryamizard maupun dengan Pak Tito di Polri," jelas Khairul.
Namun, Khairul mengingatkan penunjukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan hak prerogratif Presiden. Presiden, kata dia, bakal memilih orang terdekat.
"Menurut saya, itu lebih pada subjektivitas dan prerogratif presiden ya. Wantimpres lebih pada soal kedekatan dan kepercayaan, bukan prestasi," jelasnya.
Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto ditunjuk memimpin tim 'pembisik' kepala negara itu.
Pengangkatan sembilan anggota Wantimpres itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan dalam Wantimpres periode 2019-2024. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Selain Wiranto, Jokowi memilih anggota Wantimpres 2014-2019 Sidarto Danusubroto, politikus senior Partai Golkar Agung Laksono, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Putri Kuswisnu Wardhani, pemilik Medco Group Arifin Panigoro, bos Mayapada Dato Sri Tahir, politikus senior PPP Mardiono, tokoh Nahdlatul Ulama Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Jakarta: Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai terpilihnya Wiranto tak lepas dari pengalaman di bidang politik, hukum, dan keamanan. Khairul menyebut Wiranto telah khatam dalam penanganan konflik.
"Kalau pertimbangan, saya kira lebih pada senioritas dan jam terbang. Beliau sudah menjadi pejabat sejak masa Orde Baru, melewati dan terlibat dalam sejumlah konflik. Baik politik maupun keamanan," kata Khairul kepada
Medcom.id, Jum'at 13 Desember 2019.
Wiranto dinilai mampu menangani konflik dengan baik. Penanganan konflik itu terbukti sejak Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI hingga Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Kiprah beliau enggak pernah jauh dari konflik. Termasuk dalam hal konflik antarpejabat, seperti sempat terjadi antara TNI di masa Gatot Nurmantyo, dengan Pak Ryamizard maupun dengan Pak Tito di Polri," jelas Khairul.
Namun, Khairul mengingatkan penunjukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan hak prerogratif Presiden. Presiden, kata dia, bakal memilih orang terdekat.
"Menurut saya, itu lebih pada subjektivitas dan prerogratif presiden ya. Wantimpres lebih pada soal kedekatan dan kepercayaan, bukan prestasi," jelasnya.
Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto ditunjuk memimpin tim 'pembisik' kepala negara itu.
Pengangkatan sembilan anggota Wantimpres itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan dalam Wantimpres periode 2019-2024. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Selain Wiranto, Jokowi memilih anggota Wantimpres 2014-2019 Sidarto Danusubroto, politikus senior Partai Golkar Agung Laksono, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Putri Kuswisnu Wardhani, pemilik Medco Group Arifin Panigoro, bos Mayapada Dato Sri Tahir, politikus senior PPP Mardiono, tokoh Nahdlatul Ulama Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
