Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Kemaritiman Emmy Hafild berharap Presiden Joko Widodo tidak mengabaikan permohonan penundaan pelarangan cantrang dan permintaan evaluasi secara mendalam yang dilayangkan pihaknya. NasDem sudah mengirimkan surat mengenai masalah ini kepada Presiden hari ini.
"Harapannya Presiden mendengarlah. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh Presiden," kata Emmy di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa 12 Desember 2017.
Menurut dia, ada misleading terkait pernyataan soal pengguna cantrang yang sekitar nol koma sekian persen. Padahal, kata Emmy, jumlah di Pantai Utara (Pantura) saja ada 46 ribuan unit cantrang dan sejenisnya.
"Pantura saja itu. Itu enggak bisa diabaikan oleh Presiden yang peduli terhadap rakyatnya," ucap dia.
Baca: NasDem Sebut Pelarangan Cantrang Berdampak pada 1,8 Juta Jiwa
Emmy mengatakan pihaknya merasa prihatin terhadap kebijakan tersebut. Dia menilai kebijakan ini dapat merugikan Presiden. Kebijakan ini pun bakal berdampak luas.
"Itu bukan ABK (anak buah kapal) saja loh (yang terdampak). Penelitian masyarakat perikanan Indonesia itu ada 21 kegiatan ekonomi yang terkait dengan cantrang. Jadi bukan cuma 600 ribu orang ABK itu. Ada yang lain lagi. Yang membuat tali selambar, bakul ikan, pabrik surimi, dan mereka mempekerjakan orang," ucap dia.
Dia menambahkan para nelayan dan pekerja di sektor ini tidak bisa begitu saja pindah ke sektor lain. Jika ini tidak diatasi dengan baik, permasalahan sosial dan ekonomi yang besar bisa muncul.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/8N08a6dN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Kemaritiman Emmy Hafild berharap Presiden Joko Widodo tidak mengabaikan permohonan penundaan pelarangan cantrang dan permintaan evaluasi secara mendalam yang dilayangkan pihaknya. NasDem sudah mengirimkan surat mengenai masalah ini kepada Presiden hari ini.
"Harapannya Presiden mendengarlah. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh Presiden," kata Emmy di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa 12 Desember 2017.
Menurut dia, ada
misleading terkait pernyataan soal pengguna cantrang yang sekitar nol koma sekian persen. Padahal, kata Emmy, jumlah di Pantai Utara (Pantura) saja ada 46 ribuan unit cantrang dan sejenisnya.
"Pantura saja itu. Itu enggak bisa diabaikan oleh Presiden yang peduli terhadap rakyatnya," ucap dia.
Baca: NasDem Sebut Pelarangan Cantrang Berdampak pada 1,8 Juta Jiwa
Emmy mengatakan pihaknya merasa prihatin terhadap kebijakan tersebut. Dia menilai kebijakan ini dapat merugikan Presiden. Kebijakan ini pun bakal berdampak luas.
"Itu bukan ABK (anak buah kapal) saja loh (yang terdampak). Penelitian masyarakat perikanan Indonesia itu ada 21 kegiatan ekonomi yang terkait dengan cantrang. Jadi bukan cuma 600 ribu orang ABK itu. Ada yang lain lagi. Yang membuat tali selambar, bakul ikan, pabrik surimi, dan mereka mempekerjakan orang," ucap dia.
Dia menambahkan para nelayan dan pekerja di sektor ini tidak bisa begitu saja pindah ke sektor lain. Jika ini tidak diatasi dengan baik, permasalahan sosial dan ekonomi yang besar bisa muncul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
