Jakarta: Polemik transaksi janggal Rp349 triliun tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus bergulir. Antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah yakni Menko Polhukam dan Menkeu terus meributkan masalah itu tanpa ada konklusi yang jelas.
Peneliti Senior di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) Prof Lili Romli menilai DPR terkesan tidak responsif dan tidak mendukung temuan PPATK. Dalam pembahasan sidang, DPR seakan meragukan adanya TPPU tersebut.
"Ya mestinya tidak terjadi polemik tersebut sehingga ada kesan DPR tidak responsif dan mendukung atas temuan PPATK. Dengan adanya banyak pertanyaan yang meragukan adanya TPPU membuat rakyat dan publik kecewa terhadap DPR. Sikap seperti ini bisa jadi DPR citranya makin terpuruk," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu, 1 April 2023.
Menurutnya, DPR harusnya mendukung temuan tersebut dan mendorong langkah-langkah konkret selanjutnya. Bukan sebaliknya terus meributkan persoalan itu tanpa titik temu.
"Sebagai wujud mendukung atas temuan PPATK tersebut, segera DPR membentuk Pansus sehingga persoalan tersebut menjadi terang dan tuntas," kata dia.
Prof Romli pun menyebut bahwa polemik yang menyita perhatian masyarakat itu juga memiliki tujuan politik tertentu. Bagaimana pun tidak bisa dinafikan bahwa memasuki tahun politik akan banyak isu yang menjadi pusat perhatian publik.
"Yang saya takutnya seperti itu, cuman bikin gaduh setelah itu hilang, hanya sesaat saja. Ketika ada isu lain masalah temuan PPATK tidak lagi menjadi perhatian, apalagi memasuki tahun politik," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Polemik
transaksi janggal Rp349 triliun tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus bergulir. Antara Komisi III
DPR RI dan Pemerintah yakni Menko Polhukam dan Menkeu terus meributkan masalah itu tanpa ada konklusi yang jelas.
Peneliti Senior di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) Prof Lili Romli menilai DPR terkesan tidak responsif dan tidak mendukung temuan PPATK. Dalam pembahasan sidang, DPR seakan meragukan adanya
TPPU tersebut.
"Ya mestinya tidak terjadi polemik tersebut sehingga ada kesan DPR tidak responsif dan mendukung atas temuan
PPATK. Dengan adanya banyak pertanyaan yang meragukan adanya TPPU membuat rakyat dan publik kecewa terhadap DPR. Sikap seperti ini bisa jadi DPR citranya makin terpuruk," ujarnya kepada
Media Indonesia, Sabtu, 1 April 2023.
Menurutnya, DPR harusnya mendukung temuan tersebut dan mendorong langkah-langkah konkret selanjutnya. Bukan sebaliknya terus meributkan persoalan itu tanpa titik temu.
"Sebagai wujud mendukung atas temuan PPATK tersebut, segera DPR membentuk Pansus sehingga persoalan tersebut menjadi terang dan tuntas," kata dia.
Prof Romli pun menyebut bahwa polemik yang menyita perhatian masyarakat itu juga memiliki tujuan politik tertentu. Bagaimana pun tidak bisa dinafikan bahwa memasuki tahun politik akan banyak isu yang menjadi pusat perhatian publik.
"Yang saya takutnya seperti itu, cuman bikin gaduh setelah itu hilang, hanya sesaat saja. Ketika ada isu lain masalah temuan PPATK tidak lagi menjadi perhatian, apalagi memasuki tahun politik," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
