Upaya Kemendagri Dorong Penguatan BUMD

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu upaya yang dilakukan melalui penyelenggaraan BUMD Awards dan rapat koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Jakarta, beberapa waktu lalu. "Tujuan diselenggarakannya BUMD Awards 2023 adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola dan kinerja BUMD dan melakukan penilaian kinerja BUMD," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni melalui keterangan tertulis, Minggu, 1 Oktober 2023. Ia mengatakan kegiatan juga bertujuan meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMD. Lalu, menciptakan iklim kompetitif antar BUMD, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD. "Meningkatkan sinergi antar BUMD, asosiasi BUMD, BUMD dan Pemerintah Daerah dan steakholder lainnya, serta mendorong Pemerintah Daerah dan BUMD untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik," bebernya.   Ada beberapa kriteria penilaian BUMD Awards 2023. Antara lain memberikan manfaat bagi masyarakat, berkinerja baik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pelayanan publik, serta memiliki inovasi dan sinergi dengan steakholder lainnya. Kegiatan ini melibatkan tim penilai melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemitraan dan pimpinan media nasional. "Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi," terang Fatoni. Saat ini total ada 1.056 BUMD di seluruh Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 BPR milik pemda, 360 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 13 BUMD agro, 17 pPenjaminan kredit daerah, 43 BUMD Migas, 28 BUMD pasar, 13 BUMD pariwisata dan 344 BUMD aneka usaha.